Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Rumor terkait calon Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep tengah menjadi perhatian serius di tengah masyarakat dan kalangan pemerhati birokrasi. Sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi strategis tersebut berasal dari pimpinan OPD yang dinilai memiliki rekam jejak kontroversial.
Isu ini menuai kekhawatiran karena dianggap dapat berdampak buruk terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah ke depan. Nama Agus Dwi Saputra, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, dikaitkan langsung dengan rumor tersebut.
Saat dimintai klarifikasi, Agus membantah keras kabar itu. “Sampai sekarang tidak ada. Itu hoaks,” ujarnya, Senin (25/8), melalui sambungan telepon. Meskipun membantah, Agus menegaskan kesiapannya menjalankan tugas apapun jika diberi amanah sebagai ASN. “Sebagai pegawai, kalau diperintah, saya siap,” ucapnya.
Diketahui, Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari 2019 hingga 2021, namun belum berhasil menyelesaikan polemik proyek pembangunan Pasar Batuan senilai Rp 9,5 miliar. Kemudian, sejak 2021, ia memimpin Dinas Pendidikan, namun penunjukannya menuai protes karena dianggap tidak memiliki kompetensi memadai dan belum menunjukkan terobosan dalam pengembangan pendidikan.
Selain itu, Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinannya sempat diterpa isu miring, seperti dugaan pengaturan pengadaan buku dan munculnya laporan mengenai PKBM fiktif.
Menanggapi isu ini, pengamat kebijakan publik Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili, menyarankan agar Bupati Sumenep berhati-hati dalam memilih Plt Sekda. Menurutnya, memilih sosok bermasalah justru bisa menciptakan ketidakstabilan birokrasi.
“Jika yang ditunjuk figur kontroversial, maka sejak awal publik akan terus menyoroti, dan hal itu bisa mengganggu kinerja pemerintahan,” jelas Wilda.
Ia menjelaskan bahwa dalam penunjukan pejabat tinggi, terdapat dua pendekatan: meritokrasi dan politik. Meritokrasi mengutamakan integritas, kompetensi, dan kinerja. Sementara pendekatan politik biasanya mempertimbangkan loyalitas dan stabilitas.
“Jika bupati serius membangun Sumenep, maka yang dipilih seharusnya figur yang bersih, punya prestasi, dan tidak menyisakan persoalan publik di masa lalu,” tambahnya.
Wilda juga menekankan pentingnya memilih pejabat yang mampu menjaga kepercayaan publik. “Jika figur itu bersih, masyarakat hanya akan menilai dari kinerjanya. Tapi kalau penuh kontroversi, masa lalu akan terus menghantui, dan ini jadi beban bagi pemerintahan,” pungkasnya.(*)
