Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur – Penolakan pengadaan mobil dinas (mobdin) oleh Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin memantik banyak spekulasi, salah satunya muncul dari Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumenep, Moh. Hanafi.
Anggota dewan dari komisi lll itu mempertanyakan sikap Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, yang menolak pengadaan mobil dinas (mobdin), bahkan dirinya juga meminta ketua dewan mengklarifikasi terkait keputusannya, agar tidak menimbulkan isu liar ditengah masyarakat.
“Pertanyaannya sekarang, penolakan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dan kemudian ketua DPRD tidak menuntut haknya untuk mendapatkan tunjangan transportasi. Ini juga harus dijelaskan agar supaya tidak bias dan tidak menjadi syak-wasangka di tengah masyarakat,” kata Hanafi saat interupsi di Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (23/4).
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, enggan berkomentar perihal persoalan tersebut.
Dirinya berdalih bahwa persoalan itu tidak pas jika dibahas diwaktu sidang paripurna.
“Sebaiknya persoalan itu dibahas di internal dewan saja, mengingat momennya kurang pas untuk membahas persoalan tersebut,” terangnya, menjawab pertanyaan Hanafi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin dikabarkan menolak fasilitas mobil dinas yang disiapkan pemerintah daerah setempat.
H. Zainal memilih untuk menggunakan mobil pribadinya untuk digunakan bekerja.
Namun meskipun melakukan penolakan, H. Zainal Arifin diklaim tetap menerima tunjangan transportasi.
“Kalau ketua dewan tidak menggunakan haknya akan mobil dinas. Otomatis nanti akan dapat tunjangan kendaraan. Jadi, kalau dihitung-hitung, ketua dewan itu lebih memilih gaji tambahan ketimbang menggunakan mobil dinas,” ujar anggota Banggar DPRD Sumenep Akhmari Yazid disalah satu media. (*)
