Manokwari,Harianmerdekapost.com – Sekelompok pemuda Papua Barat menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid kedua sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak menghargai peran gubernur dan wakil gubernur dalam pengambilan keputusan penting.
Salah satu orator aksi, Thomas Sanadi, menyampaikan bahwa kebijakan mengenai penyaluran dana hibah, baik dalam jumlah besar maupun kecil, seharusnya melibatkan gubernur dan wakil gubernur sebagai pejabat politik tertinggi yang dipilih oleh rakyat.
“Penetapan penerima bantuan hibah, termasuk jumlah yang diterima, seharusnya menjadi kewenangan gubernur dan wakil gubernur, bukan semata-mata keputusan pejabat birokrasi,” ujarnya saat berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (10/4/2025) WIT.
Thomas juga mengkritisi pelaksanaan rapat paripurna terkait pembahasan dana hibah yang tidak melibatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ia menilai, meskipun Sekretaris Daerah (Sekda) adalah ASN tertinggi di daerah, keputusan strategis seharusnya melibatkan kepala daerah definitif.
Selain itu, isu tenaga honorer juga menjadi sorotan. Menurut para demonstran, hingga tahun 2025 masih ada sekitar 1.002 tenaga honorer yang belum jelas status pengangkatannya, padahal Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan percepatan penyelesaian masalah ini sejak tahun 2024.
Para pemuda menilai Sekda Papua Barat, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, tidak menghargai peran gubernur dan wakil gubernur dalam pengambilan kebijakan. Mereka juga menuding adanya penyalahgunaan kewenangan selama masa jabatan tersebut, termasuk kegagalan mendorong penyelesaian nasib tenaga honorer di Papua Barat.(ARK)
Editor: Amatus Rahakbauw K.
