Harianmerdekapost-Pasuruan – Sejumlah warga Desa Sumberejo dengan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi demonstrasi di jalan raya tepatnya di depan tempat wisata Banyu Biru Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Senin (03/02/2025)
Tuntutan warga agar ada perbaikan jalan yang rusak parah, akibat sering dilalui dump truck yang bermuatan tonase kurang lebih 30 ton milik perusahaan tambang pasir dan batu (sirtu). Selain menuntut perbaikan jalan, warga juga meminta kompensasi atas dampak negatif yang mereka rasakan, seperti polusi debu dan potensi kecelakaan lalu lintas.
Disaat orasi pendemo berlangsung , tiba-tiba ada sejumlah orang tak dikenal dari pihak lain tidak terima dengan pernyataan tersebut. Akhirnya terjadi ketegangan dan adu mulut sampai akan terjadi kericuhan. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut petugas kepolisian meminta pendemo dan masyarakat untuk menghentikan demo nya , dan diberikan solusi agar demonya diganti dengan audensi pada Dinas terkait yang ada di perkantoran Raci, Kabupaten Pasuruan
Dalam orasinya Ketua Kordinator Barisan Masyarakat Winongan (BMW), Danang Puji Marta meminta,
“Dinas terkait atau perusahaan tambang untuk lebih memperhatikan jalan yang rusak parah. Selain itu ia meminta perusahaan tambang untuk bertanggung jawab dan segera memperbaikinya”
“Sebab sejak adanya perusahaan tambang, jalan yang setiap hari dilalui warga menjadi rusak parah. Apalagi bertepatan musim hujan, berdampak terjadinya banjir dan tanah longsor,ini sangat merugikan masyarakat”
“Oleh sebab itu, kami perwakilan warga meminta jalan rusak yang setiap hari kami lalui untuk segera diperbaiki dan meminta hak kami mendapatkan kompensasi atas kerugian yang kami alami,”
“Juga meminta Dinas terkait yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk lebih memperhatikan larangan bagi kendaraan yang bermuatan berat dilarang melintas di jalan yang bukan kelas jalanya,”tambah Danang
Di tempat yang sama Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto mengatakan atas kejadian ini meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan moratorium pertambangan yang ada di Kabupaten pasuruan. Hal ini biar ada ketertiban soal mana yang tambang legal dan mana yang tambang ilegal biar tidak liar merusak lingkungan.
“Sudah bertahun tahun terdapat pembiaran adanya tambang ilegal,apalagi kalau musim hujan datang, selalu terjadi bencana seperti banjir atau tanah langsor. Ini kita nilai bukan takdir, tetapi salah tata kelola lingkungan adanya munculnya tambang seperti di Kecamatan Winongan yang daerahnya adalah bagian tangkapan resapan air”
“banyaknya tambang pasti berdampak pada kerusakan insfratruktur jalan dan lingkungan, tapi berbanding terbalik, dimana ada perusahaan tambang jarang yang masyarakatnya sejahtera, ini kita nilai dari rumah yang ada disekitar nya biasa-biasa saja,” tutupnya.
Sementara, Ketua Cakra Berdaulat, Imam Rusdian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar membangun jembatan timbang yang berada di pintu masuk area kawasan pertambangan dan Pabrik Stone Cruiser. Hal ini agar tidak ada manipulasi dalam muatan,”singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan tambang. Hanya dari pihak dinas terkait yang merespon yakni Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Cahyo Fadjar. Dia menyampaikan persoalan ini akan disampaikan ke Sekretaris daerah dan Pj Bupati Pasuruan agar membuat forum khusus. Kemudian saran berikutnya agar warga dengan di dampingi rekan-rekan NGO untuk membuat surat audensi biar segera mendapat solusi demi kemajuan Kabupaten Pasuruan,”tutur nya…..izz
