Harianmerdekapost.com.,Papua Barat.,- MANOKWARI- Satuan Tugas ( Satgas ) Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim Stunting provinsi Papua Barat, mengadakan rapat membahas langkah-langkah dan persiapan intervensinya.
Rapat yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemprov Papua Barat itu, berlangsung terlaksan di posko Satgas lantai I kantor gubernur di Ar rabu, (17/04/2024), dipimpin koordinator Abdul Latif Suaeri.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Feny M. Paisey, pada kesempatan itu menyampaikan masukan Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, terkait dengan pembangunan diberbagai sektor, yakni program inovasi Kasuari Papua Barat. Dimana program tersebut mencakup program di semua lingkup lintas sektor, diantaranya, kemiskinan ekstrim, upaya penurunan angka putus sekolah, stunting, upaya kesehatan berbasis masyarakat, advokasi dan konvergensi, regulasi dan inflasi. Inovasi tersebut indikator pelaksanaannya disebut program Kasuari ABT.
Singkatan nama yang diambil dari sapaan akrab orang nomor satu di provinsi Papua Barat itu, yaitu A5 adalah aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan. 5B adalah bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga memasak dan bangga memakan. Sedangkan ST, yaitu terarah, terukur, terstruktur tepat sasaran dan terpantau.
Lebih lanjut dr. Feny, juga menyebutkan evaluasi prevalensi stunting tahun 2023 dan 2024. Dimana pada tahun 2023 pada angka 16,354 dan tahun 2024 berada pada angka 13,974. “Angka prevalensi stunting provinsi Papua Barat per ferbaruari 2024 di 13,974. Ini di lihat dari peran serta masyarakat ke posyandu yang paling banyak ada di kabupaten Teluk Bintuni. Kalau kita lihat data stunting di tahun 2023 untuk pendek dan sangat pendek yang kita intervensi 2. 891 kasus dan di tahun 2024 berjumlah 5.371,” ungkapnya.
Kepala BKKBN provinsi Papua Barat, Philmona Yarollo, juga dalam kesempatan itu mengatakan, jika program yang diadakan adalah pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan pola pikir terhadap keluarga.
“Kami lebih banyak programnya yang berkaitan dengan pencegahan. Bagaimana perubahan karakter dan pola pikir dari keluarga yang bersangkutan dan ini telah berjalan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Yang perlu kita sepakati bersama adalah untuk sinkronisasi data,”ungkapnya.
Kepala dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi Papua Barat, dr. Ria Maria Come, M. Ling, pada kesempatan itu juga mengatakan, melalui beberapa program dan capaian, dapat membantu dalam penanganan intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim.
Pihak meminta agar adanya kerjasama antara OPD yangberususan langsung tentang pelayanan Sejalan dengan itu, Asisten II bidang ekonomi pembangunan setda Papua Barat, Melkias Werinussa, yang juga sekaligus sebagai publik, guna menyingkronkan data dalam upaya penanganan.
“Untuk esktrim kemiskinan ketika dikaitkan dengan kami, kami mencoba mensikronkan data kemiskinan dengan data stunting namun tidak dapat. Karena memang dokumen dan data yang kami hasilkan data perseorangan dan data agregat jadi kami harus ada kerjasama dengan pihak lain untuk bisa mengakses data,”jelas dia.
Sejalan dengan itu, Asisten II bidang ekonomi pembangunan setda Papua Barat, Melkias Werinussa, yang juga sekaligus koordinator wilayah satgas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim Manokwari, berharap agar sinkronisasi data dapat segera dilakukan.
“Saya berharap data-data harus segera disinkronkan, sehingga ketika kita melakukan intervensi, maka tidak semua orang dapat mengekspose ke media, tetapi melalui satu pintu. Kita perlu evaluasi keberhasilan dan kita harus melihat dimana letak kekurangan dan kelemahan dalam melakukan intervensi.
Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi, dalam Sejalan dengan itu, Asisten II bidang ekonomi pembangunan setda Papua Barat, Melkias Werinussa, yang juga sekaligus koordinator wilayah satgas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim Manokwari, berharap agar sinkronisasi data dapat segera dilakukan.
“Saya berharap data-data harus segera disinkronkan, sehingga ketika kita melakukan intervensi, maka tidak semua orang dapat mengekspose ke media, tetapi melalui satu pintu.
Kita perlu evaluasi keberhasilan dan kita harus melihat dimana letak kekurangan dan kelemahan dalam melakukan intervensi. Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi, dalam pendapatnya terkait rencana aksi intervensi stunting, meminta agar setiap OPD dapat membarengi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam setiap kunjungan kerja Pj. Gubernur di kabupaten.
“Terkait dengan kunjungan kerja bapak Pj. Gubernur ke kabupaten, bapak sangat ingin ada kontak langsung dengan masyarakat. Jadi mari bapak/ibu pimpinan OPD kita sertakan giat pelindung cabai atau jagung misalnya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap Helen.
“Kami pada prinsipnya mengikuti data-data yang disiapkan dari Bappeda dan dinas Kesehatan. Dimana kantong bantuan kemiskinan ekstrim dan kami akan ikut menyalurkan dalam rangka upaya mencegah stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim,”ungkap Pattipi.
hal. Sekda Papua Barat, Dr.Yakop. S. Fonataba, mengapresiasi kerja nyata tim satgas yang telah dilaksanakan. Kerja nyata dan luar biasa kata dia, bahwa terbukti dari menurunnya angka prevalensi stunting berdasarkan evaluasi nasional 30x, Papua Barat sebanyak 5,24 sehingga menjadi 24,8/.Namun kembali lagi meminta agar ada data evaluasi guna mengetahui jumlah persebaran wilayah target intervensi stunting .
“Modal kerja ini yang sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi. Kita harus tahu persebaran jumlah stunting kita ada dimana, untuk mengetahui dan mengintervensi, kemudian kita bicara teknis dan perpaduan intervensi,”singkatnya.
Dari rapat ini, juga terungkap apa yang dibutuhkan pihak sekretariat, yakni cara dan upaya intervensi yang perlu dilaksanakan dan lokasi dari upaya intervensi dimaksud. Hal ini kata dia, dimana lokasinyaharusmenyesuaikan pada daerah atau wilayah dengan data angka prevalensi stutning tertinggi.
Hadir pada rapat tersebut, pimpinan maupun perwakilan OPD terkait lingkup pemprov Papua Barat.
(Amatus.Rahakbauw.K).
