Harianmerdekapost.com, Bangkalan-Jatim,- Rabu, 06/09/2023, LSM Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Aktual (Fakta- Faktual), bersama beberapa Media salah satunya Harian Merdeka Post, tepat pukul 09.00 WIB mengadakan gelar audensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
LSM Fakta Faktual yang dikoordinatori oleh Rido’i Nababan tersebut menyampaikan beberapa point yang menyangkut di dalam dunia pendidikan Bangkalan, ada 3 poit materi yang di sampaikan dalam audensi, dari ke tiga point tersebut adalah program earmark, pengadaan banner dan kedisiplinan dinas.
Dalam audensi tersebut ditemui langsung oleh Plt. Kadis Pendidikan Bangkalan, Agus Sugianto Zein. S.Pd., M.Si., bersama Sekdis Pendidikan, dan jajarannya. Pemaparan tentang dugaan adanya manipulasi anggaran dalam pengadaan banner HUT RI ke 78 oleh dinas pendidikan untuk lembaga pendidikan seluruh Bangkalan, disampaikan oleh perwakilan dari tim Media.
Phedy menyampaikan, saat Tim Media yang terdiri dari Harian Merdeka Post, Metro Liputan 7 dan Suluh Nusantara melakukan Investigasi, menemukan adanya bukti pernyataan dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kota Bangkalan, dalam hal ini Amiyasun selaku Kepala Korwil. “Terkait banner dipungut biaya dengan nominal Rp. 200.000, dan biaya banner dibebankan kepada sekolah yang mendapatkan banner tersebut.
Plt. Kadisdik Bangkalan Agus Sugianto Zein, S.Pd., M.Si., menyatakan, bahwasannya dirinya tidak pernah meminta iuran untuk pembuatan banner HUT RI Ke 78, bahkan pihak disdik mewanti-wanti kepada para korwil setelah ada banyak pemberitaan sumbangan pembuatan banner.
“Setelah ramai di media terkait adanya iuran pembuatan banner sebesar 200 ribu per sekolah, saya panggil semua korwil agar itu dihentikan, tapi kalo memang masih ada yang meminta, berarti ada oknum yang bermain,” terangnya.
Bila merujuk pada pernyataan dari Kadisdik Bangkalan dan Korwil pendidikan kota, terindikasi adanya kejanggalan ditambah dengan adanya pernyataan dari Korwil Pendidikan Kecamatan Kamal yang menyatakan “tidak di pungut biaya sama sekali terkait banner tersebut, jelas-jelas kepala korwil Pendidikan Kecamatan Kota Bangkalan menyatakan adanya biaya banner seperti yang telah disebutkan”.
Hal ini sejalan lurus dengan salah satu materi yang menjadi bahan dalam Audensi yaitu kedisiplinan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam dinas, dibuktikan dengan tidak masuknya kepala korwil pendidikan Kecamatan kota Bangkalan tanpa adanya keterangan dari staff kantor mirisnya lagi di tambah hanya 2 orang staff yang masuk kantor.
Rido’i koordinator LSM Fakta Faktual menyampaikan keteranganya, “kedatangan kami ke Disdik Bangkalan bertujuan untuk menyampaikan temuan kami di lapangan dan sekaligus meminta penjelasan terkait DAU Program Earmark”.
Melanjutkan, ” kami berharap kedepannya setelah diadakannya audensi ini, Disdik dalam menjalankan tugasnya bisa transparan serta proaktif dalam membina sekaligus memantau kinerja jajaran dibawahnya. Harus maksimal juga untuk proyek pembangunan,” tegas Rido’i.
Guna menindaklanjuti hal tersebut (banner), LSM Fakta Faktual bersama Tim Media berencana akan mengajukan tembusan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan.
(Tim Media
