Harianmerdekapost.com,Pontianak-Kalbar- Meski telah merdeka selama 78 tahun, Indonesia masih bergantung pada impor bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang ketahanan pangan di negeri yang dikenal sebagai negara agraris ini.
Sebagai salah satu negara dengan luas lahan pertanian yang signifikan, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa impor beras, gula, hingga daging sapi masih menjadi solusi yang diandalkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pasar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, Indonesia mengimpor lebih dari 2 juta ton beras, 1,5 juta ton gula, dan ratusan ribu ton daging sapi. Angka-angka ini mencerminkan betapa besar ketergantungan Indonesia terhadap impor sembako.”Ketergantungan pada impor ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari produktivitas pertanian yang rendah, perubahan iklim, hingga permasalahan distribusi dan infrastruktur,” ujar Dr. Budi Santoso, pakar ekonomi pertanian dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan ini.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Program seperti cetak sawah baru, subsidi pupuk, dan pemberdayaan petani sudah dicanangkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitas program-program tersebut masih diragukan karena sering kali terkendala oleh birokrasi dan korupsi.
Di sisi lain, importir dan pelaku bisnis menganggap bahwa impor merupakan langkah praktis untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga. “Impor adalah solusi cepat untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri dan menjaga harga tetap stabil, terutama di momen-momen krusial seperti menjelang Lebaran,” kata Johan, seorang pengusaha bahan pokok di Jakarta.Kondisi ini mengundang kritik dari berbagai kalangan, termasuk LSM dan aktivis pangan. Mereka berpendapat bahwa ketergantungan pada impor justru melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.”Mengandalkan impor sama saja dengan menggantungkan nasib rakyat pada negara lain. Ini bukan langkah yang bijak untuk jangka panjang,” tegas Rina Wulandari, aktivis pangan dari Yayasan Tanah Air.
Dengan usia kemerdekaan yang hampir mencapai delapan dekade, seharusnya Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Tantangan ini memerlukan solusi yang komprehensif, mulai dari kebijakan yang berpihak pada petani, peningkatan teknologi pertanian, hingga pembenahan sistem distribusi.
Saatnya bagi Indonesia untuk kembali ke jati diri sebagai negara agraris yang mandiri, dan memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hasil bumi tanpa harus bergantung pada produk impor. Tantangan ini memang tidak mudah, namun dengan semangat gotong royong dan inovasi, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan yang sejati.*[kzn,Suardi*]
