Harianmerdekapost.com, Surabaya, Jawa Timur - Terjadi Dialog ” Penertiban warga Pemilihan Sampah di Keputih oleh Satpol PP kota Surabaya urung dilakukan. Rencana DLH menggandeng satuan polisi pamong praja kota Surabaya di dampingi unsur TNI Polri untuk menertibkan Lapak Lapak pemilahan sampah milik warga keputih urung di lakukan.
Sebab di tengah situasi dan kondisi yang memanas pihak penegak Perda dan Dinas Lingkungan hidup disaksikan dari unsur TNI Polri meminta pihak Muspika Kecamatan dan Kelurahan membuka ruang dialog bagi perwakilan warga paguyuban pemilah sampah Keputih di ruangan Pendopo Kelurahan Keputih kamis pagi tanggal 12 November 2026 pukul 08.00 wib.
Mereka dari pihak paguyuban didampingi oleh H. Romlah SH, selaku koordinator wilayah Jatim, ketua Jatim Alun SH, Sekda DPD kota Surabaya beberapa pengurus DPD Surabaya beserta ketua DPK Kecamatan Sukolilo H. Abdul Halim maupun tim hukum DPW dan DPD ikut hadir.
Dalam Dialog tersebut pemaparan dari DLH Dinas Lingkungan hidup yang di sampikan oleh Moh. Fikser selaku kepala dinas DLH terkesan melepas tangung jawab alias cuci tangan lempar bola panas ke satpol PP kota Surabaya.
Dalam penjelasannya kepala dinas DLH berkilah jika sebelumnya pihaknya lewat Kecamatan dan Kelurahan sudah berkali- kali melakukan sosialisasi bahkan pernah mengajak dialog warga ketua paguyuban mereka. ” Kami undang agar mereka taat aturan bahwa membuka usaha di Kawasan RTH ruang tata hijau melanggar aturan karena laporan warga masuk berkali kali menimbulkan dampak lingkungan buruk namun seperti nya tidak ada tanggapan dari mereka. Maksud saya kalau mau buka usaha Monggo kita Carikan tempat lahan Pemkot yang bisa di sewa terpenting bukan di kawasan RTH ini. Ya terpaksa surat Bantib bantuan penertiban kami serahkan ke pihak penegak Perda untuk melaksanakan Tupoksinya , jika satpol PP bergerak kami tentu ikut bergerak sekarang persoalan nya sudah ada di ranah penegak perda yaitu satpol PP kota Surabaya “.
Di satu sisi H. Nurahman selaku ketua paguyuban Karya bersama warga Surabaya mengakui bahwa beliau hanya satu kali di hubungi oleh kepala dinas membahas soal solusi namun tidak ada solusi kelanjutan, ” tau tau nya ada surat Penertiban dari pihak satpol PP kota Surabaya, bagaimana kami tidak panik, kami tidak ingin berkonflik kami hanya butuh arahan dan bimbingan binaan yang baik dari pemerintah, kami sudah manut warga kami setiap bulan selalu kerja bakti membersihkan lingkungan dan membuang sisa sampah tidak berguna ke tempat pembuangan sampah Benowo bahkan kami mengurus perijinan untuk pengolahan sampah, karena kami butuh makan dan biaya hidup anak anak kami warga kami lebih dari 600 jiwa dengan 150 kepala keluarga ber KTP Surabaya, kami tidak minta bantuan ke pemerintah kota Surabaya untuk hal memenuhi kebutuhan kluarga kami, kami usaha sendiri di lahan tanah kami sendiri “, jelas H. Nurahman.
Di satu sisi pihak satpol PP kota Surabaya yang di wakili oleh salah satu pejabat bernama Agus mengatakan Bahwa beliau hanya menjalankan perintah sesuai ketentuan Perda yang berlaku karena surat bantuan penertiban dari pihak DLH sudah kami terima, jika memang masih ada ruang terbuka untuk berdialog monggoh kordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya kami tidak berwenang dalam hal ini.
Dalam situasi yang semakin memanas tidak ada titik temu pada akhirnya H. Romlan meminta kebijakan demi rasa kemanusiaan terhadap kebijakan yang di rasa sepihak, ” kami Ormas Madas Nusantara di sini hadir bersama teman teman dari LSM Gempar dalam kapasitasnya mendampingi mereka baik secara pendampingan hukum maupun edukasi pembinaan karena mereka sebagaian besar dari 40 % nya adalah anggota binaan UMKM dan PUK BPJS ormas kami, jika bapak bapak disini dengan serta merta menutup usaha mereka ini bukan solusi yang baik ini tindakan sepihak tanpa mengadirkan solusi, jika memang pemerintah ingin hadir membina mereka yang notabene warga nya sendiri mari kita agendakan kelanjutan nya, kita jamin mereka anggota kami maupun warga yang lain akan patuh terhadap aturan pemerintah kota Surabaya “, tutur H. Romlan SH ke awak media.
Kesepakatan akhir nya diperoleh untuk satuan polisi pamong praja beserta tim DLH di dampingi jajaran TNI polri tetap boleh melakukan kegiatan yaitu pembersihan bekas sampah sampah tidak berguna saja di sekitar area lokasi tanpa tindakan persuasif pembongkaran bangunan atau lapak dengan kesepakatan Dialog ke depan mencari solusi tetap berjalan dengan catatan warga tetap menjaga kebersihan lingkungan.
Sekedar di ketahui adanya surat Penertiban dari satpol PP kota atas permintaan dari DLH Dinas Lingkungan hidup kota Surabaya atas adanya laporan warga terkait pencemaran lingkungan sekitar.
Namun yang perlu di garis bawahi 150 warga keputih ber KTP Surabaya dengan 60 jiwa lebih sebelum nya sudah menempati lahan pribadi yang di mana beberapa tahun belakangan kawasan tersebut oleh Pemkot Surabaya di jadikan lahan RTH Ruang tata hijau ,dan kawasan perkampungan tersebut berada di tangan tengah lahan milik Pemkot di satu sisi Utara makam umum keputih di sisi selatan taman harmoni.
Catatan awak redaksi
Jika mengkaji ulang lagi tentang argumentasi maupun ke bijakan kepala dinas lingkungan hidup adanya pencemaran akibat pemilahan sampah tidak berguna menjadi berguna sebaik nya Pemkot dalam hal ini DLH kota Surabaya juga wajib mengkaji ulang ada nya pengolahan Tinja maupun tempat kremasi pembekaran mayat di dekat lahan warga yang jelas jelas berdampak besar pada tercemar baku mutu udara maupun lingkungan sekitarnya.
(Nur/Luis)
