Harianmerdekapost.com-Pasuruan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati alokasi pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi. Kesepakatan itu telah ditanda tangani Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo Dengan Ketua DPRD Samsul Hidayat beserta wakil ketua DPRD Hj. Adinda Denisa, S.Psi.,Muhammad Zaini, M.A.P.,Rias Yudikari Drastika, S.H.
Proyek strategis ini ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan rincian anggaran konstruksi dan manajemen pembangunan.
Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, mengungkapkan bahwa porsi terbesar pinjaman akan difokuskan pada pembangunan fisik, sementara sisanya untuk pengawasan proyek.
“Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan gedung utama dan bangunan penunjang, sedangkan sisanya untuk jasa konsultan manajemen konstruksi,” ujar Agus dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Rincian Anggaran dan Spesifikasi Gedung
Berdasarkan hasil pencermatan Banggar dan TAPD, total pinjaman sebesar Rp 250 miliar tersebut dibagi menjadi dua pos utama:
Konstruksi fisik Rp 246,25 miliar untuk pembangunan gedung utama dan bangunan penunjang.
Management Konsultan Rp 3,75 miliar untuk jasa konsultan yang bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis, mutu, dan jadwal.
Dalam perencanaannya, RSUD Purwodadi akan dibangun sebagai rumah sakit kelas C dengan desain gedung lima lantai. Fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas 171 tempat tidur dengan total luas bangunan mencapai 28.675,49 meter persegi.
Selain konstruksi fisik, pembahasan anggaran juga memperhitungkan kebutuhan alat kesehatan (alkes), furnitur, serta persiapan operasional rumah sakit yang diperkirakan mencapai Rp 193,14 miliar.
Namun, komponen tersebut tidak dimasukkan ke dalam skema pinjaman PT SMI. Pemenuhannya direncanakan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada periode 2027 hingga 2032, dengan estimasi kebutuhan rata-rata sekitar Rp 32 miliar per tahun.
Pemisahan sumber pembiayaan ini menjadi sorotan Banggar agar gedung yang telah rampung nantinya dapat langsung beroperasi secara optimal.
“Karena itu, kebutuhan alat kesehatan, furnitur, dan operasional juga harus direncanakan sejak awal. Jangan sampai gedungnya selesai dibangun, tetapi fasilitas untuk menunjang pelayanan belum siap,” tegas Agus.
Pekerjaan konstruksi fisik RSUD Purwodadi dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni 2027 hingga 30 September 2028. Penarikan dana pinjaman dari PT SMI pun disesuaikan dengan tahapan pekerjaan tersebut, yakni:
Tahap I (2027): Sebesar Rp 62,3125 miliar atau sekitar 24,93 persen dari total pinjaman.
Tahap II (2028): Sebesar Rp 187,6875 miliar atau sekitar 75,07 persen dari total pinjaman.
Dalam laporannya, Banggar DPRD memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Pasuruan, di antaranya menyinkronkan seluruh tahapan persiapan—mulai dari studi kelayakan (feasibility study), penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga proses lelang—agar konstruksi berjalan tepat waktu. Pemkab juga diminta memastikan ketersediaan anggaran pendamping untuk alkes serta menyampaikan laporan perkembangan proyek secara berkala kepada DPRD.
Langkah ini sejalan dengan visi Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, untuk memangkas kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah selatan dan utara. Selama ini, hampir 360 ribu jiwa penduduk di Kecamatan Purwodadi, Purwosari, Tutur, Wonorejo, dan sekitarnya harus menempuh jarak yang cukup jauh ke wilayah utara untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan.
“Banggar menekankan agar pembangunan fisik, pemenuhan alat kesehatan, serta kesiapan operasional dipersiapkan secara terpadu sejak awal,” pungkas Agus…(izz)






