Harianmerdekapost. com. Lumajang, Jawatimur. Penguatan integritas menjadi fondasi mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum belaka, melainkan harus ditopang pembangunan budaya kerja yang jujur, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta sistem pengawasan yang efektif di seluruh jenjang birokrasi.
Pesan strategis tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, hingga Kepala Dinas PUPR dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Dalam arahan utamanya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., menekankan bahwa integritas harus hidup sebagai budaya, bukan sekadar aturan tertulis.
“Jangan hanya menjaga diri sendiri, tetapi bangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas. Seorang pemimpin bertanggung jawab bukan hanya atas apa yang ia lakukan, tetapi juga atas apa yang ia biarkan terjadi di bawah kepemimpinannya. Keberanian saling mengingatkan dan pengawasan yang ketat adalah pondasi agar penyimpangan tidak memiliki ruang untuk tumbuh,” tegas Tomsi.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang hadir bersama jajaran perangkat daerah menyambut baik arahan tersebut sebagai penguatan komitmen Pemkab Lumajang dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang sehat. Dalam sesi dialog, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menyampaikan pandangan strategis terkait prioritas pembangunan daerah.
“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus fondasi utama pembangunan kualitas sumber daya manusia. Seperti halnya pendidikan, sektor ini patut menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin erat, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan bermanfaat secara luas,” ungkap Bunda Indah.
Bupati menambahkan, penguatan integritas dan pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Tata kelola yang bersih bermakna jika mampu melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, Pemkab Lumajang berkomitmen terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya bagi seluruh warga Lumajang,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan tekadnya untuk terus menanamkan nilai integritas di setiap lini birokrasi, sekaligus memperkokoh sinergi dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
