Sorong.,Harianmerdekaost.com- Menurut Pandangan Pdt Alexander Maniani saat di konfirmasi Wartawan Kamis pagi 24 Oktober 2024 melalui Via Telepon Seluler mengataka. Ini sangat penting dan pemerintah harus buka ruang diskusi terkait transmigrasi ke Papua.
Memang, kebijakan transmigrasi telah berlangsung sejak era Presiden Soeharto, bertujuan untuk meratakan pembangunan dan kependudukan.
Namun, dalam konteks Papua, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan, karena tanah Papua memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang penting bagi masyarakat adat setempat.
Banyak pihak berpendapat bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan rumah bagi masyarakat Adat dengan hak ulayat yang harus dihormati.
Kebijakan transmigrasi sering kali dianggap mengabaikan aspek-aspek sosial budaya dan bisa berpotensi menimbulkan ketegangan terkait penguasaan lahan, hak-hak adat, dan perubahan demografis.
Upaya ke depan sebaiknya berfokus pada dialog yang melibatkan masyarakat adat Papua dalam setiap kebijakan pembangunan, agar keseimbangan antara pembangunan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional bisa tercapai.
Pdt Alexander Maniani.
Harapan saya program ini harus dikaji lagi dengan melibatkan pemerintah provinsi pemerintah Daerah,tokoh agama Majelis Rakyat Papua, ketua dewan adat Papua di tujuh wilayah adat tanah Papua, tokoh perempuan dan tokoh adat pemilik hak ulayat setiap daerah di Papua.(ARK).
Editor : Amatus.Rahskbauw.K
