Harianmerdekapost.com.,MIMIKA – Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si., pimpin apel gabungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berita ini dilansir dari mimikakab.go.id, pada Senin (31/07/2023) bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3.
Dalam amanatnya, Pj. Bupati menyampaikan bahwa apel pagi ini merupakan wadah untuk saling berbagi informasi dan memberikan informasi antar satu sama lain.”Dengan mengambil sampel beberapa kegiatan yang saya jalani bersama pimpinan OPD, ada catatan yang segera dibenahi, seperti dari sektor pendidikan, misalnya banyak tuntutan kepada kita dimana harus meningkatkan mutu pendidikan yang mana semua tidak berdiri sendiri sehingga perlunya saling keterkaitan satu dan lainnya,” tuturnya.
“Saya mendapat banyak informasi di lapangan dari beberapa tokoh, baik tokoh pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Maka itu, kalau kita ingin memperbaiki pendidikan, berarti kita perlu memperhatikan infrastruktur pendidikan itu sendiri,” jelasnya lagi.
Lanjutnya, kemarin diketahui ada yayasan yang minta untuk diberikan guru PNS. Setelah dicermati, permintaan tersebut beralasan, sebab guru PNS menerima gaji dan tunjangan yang jelas sesuai golongan, sementara guru swasta dibiayai oleh yayasan, sehingga gajinya minim. Hal ini harus menjadi perhatian. Bila ingin generasi masa depan yang lebih baik, maka yang mendidik juga perlu mendapat fasilitas lebih, sehingga mampu mencurahkan segala pemikiran, dan mampu melakukan yang terbaik untuk anak didik.
“Bayangkan kalau pendidik harus mengajar dengan gaji 700 ribu sebulan di tempat yang jauh, di tempat terpencil sana. Dengan gaji seperti itu, dia akan berpikir bagaimana untuk makan anak-anak saya. Belum sempat berpikir bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, tapi permasalahan sendiri yang dipikulnya,” ungkapnya.
Selain itu, Pj. Bupati juga menambahkan, di sektor kesehatan masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki, khususnya terkait gizi buruk dan stunting, yakni pada dua kecamatan di Mimika, yang salah satunya sangat memperihatinkan.
“Lihat anak-anak kita yang kena stunting. Bukan cuma anaknya yang memprihatinkan, namun kondisi orangtuanya juga ikut memprihatinkan, seperti kurang air bersih, kurang makan dan tempat tinggalnya kurang memadai. Semua itu punya keterkaitan satu sama lain,” jelas Pj. Bupati.
Pj. Bupati juga mengatakan, “Tentunya hal ini tidak dapat kita lakukan dalam waktu singkat. Tidak bisa lakukan perubahan dalam waktu singkat langsung jadi semua. Tetapi saya sangat berharap dan saya mengajak bapak ibu sekalian, kita mampu melakukan transformasi di segala bidang. Transformasi itu adalah perubahan secara bertahap, terstruktur, teratur, untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana kita melakukan itu? Mari kita mulai dari unit kerja kita masing-masing.”
Menurutnya setiap OPD harus melakukan perubahan anggaran, dengan mengadakan kegiatan atau program yang bersentuhan langsung pada masyarakat.
“Ini kesempatan kita. Setelah kemarin kita mengikuti LKPJ dengan para anggota dewan, maka kita akan melakukan perubahan anggaran terhadap apa yang kita lakukan di tiap OPD. Saya harap kita bersepakat, kita mampu menahan diri terhadap hal-hal yang saya anggap tidak bersentuhan langsung dengan anggaran,” ujarnya.
“Saya minta pak Sekda agar dapat melihat seluruh anggaran di setiap OPD. Mohon maaf kalau saya katakan, banyak anggaran kita yang belum menyentuh langsung ke masyarakat. Sehingga mari kita menahan diri di waktu yang tidak panjang lagi, yakni memasuki bulan Agustus di semester kedua ini, mari kita meninjau kembali dan coba mengurangi perjalanan dinas di masing-masing OPD,” harapnya.
Pj. Bupati mengimbau pula agar ada tindakan terhadap anggaran perubahan, yaitu kegiatan yang sekiranya tidak langsung menyentuh pada masyarakat, agar bisa dilakukan pergeseran anggaran tersebut, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan penyaluran air bersih kepada 1.500 Kepala Keluarga (KK), selain nantinya ada model rumah percontohan di beberapa tempat.
“Selama ini masyarakat kita, baik yang ada di pesisir, yang ada di pegunungan, maupun yang berada di pinggiran kota Timika, merasa tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Pembangunan saat ini, banyak dilakukan oleh pihak ketiga tertentu saja. Sehingga mari kita tinjau kembali anggaran dan kita buat kegiatan padat karya,” pesan Pj. Bupati.
Menutup amanatnya, Pj. Bupati mengatakan, sejak dua minggu yang lalu, dirinya telah menekankan agar segera membayar utang-utang di pihak ketiga dan pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Harapannya sebelum memasuki Agustus sudah dapat diselesaikan, namun tentunya semua dalam proses. Ia mengajak agar tidak lagi berpolemik dengan hal-hal yang tidak perlu, namun saatnya menunjukkan performance kinerja.(Amatus Rahakbauw/Kelanit).
