Harianmerdekapost.com, Lumajang, Jawatimur. Polemik serius muncul terkait pemanfaatan jalan tambang di bawah Gladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jalan yang berada di wilayah kewenangan kehutanan ini diklaim oleh seseorang yang mengaku sebagai kerabat salah satu pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Sebelumnya, warga sudah menarik sejumlah uang dari setiap truk yang melintas di jalur tersebut. Setelah dilakukan penertiban, kesepakatan baru pun lahir, para pemilik IUP OP menyetorkan pembayaran secara rutin setiap minggu berdasarkan hitungan jumlah truk. Dari biaya sebesar Rp20.000 per truk itu dibagi ke beberapa orang , Rp10.000 untuk TR, ( paman dari Pejabat di desa sumberwuluh) Rp5.000 untuk pemilik lahan sebelum jalan keluar tambang dengan kepemilikan , dan Rp5.000 dialokasikan untuk oknum desa. Meski demikian, dugaan jatah yang diterima oknum desa ini hingga kini belum bisa dipastikan kebenarannya dan belum ada jawaban saat di konfirmasi via telepon seluler.
Dengan volume 400 hingga 500 unit truk yang melintas setiap harinya, praktik ini dinilai bukan lagi sekadar pungutan liar biasa, melainkan sudah mengarah pada tindakan melawan hukum berupa penguasaan aset milik negara demi keuntungan pribadi.
Sebelumnya, penertiban sudah pernah dilakukan di lokasi tersebut. Namun hanya berselang beberapa hari setelah penertiban, kelompok ini justru bertindak layaknya preman, mengintimidasi para sopir bahkan pemilik IUP OP. Mereka menekan agar para pelaku usaha mencari jalur lain apabila tidak bersedia menyetorkan uang sesuai permintaan.
Polemik ini semakin rumit, karena para pemilik IUP OP yang beroperasi di bawah Gladak Perak juga dinilai belum memiliki dokumen IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. IPPKH adalah izin resmi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi syarat wajib bagi pihak yang ingin memanfaatkan ataupun melintasi kawasan hutan negara untuk kegiatan usaha di luar sektor kehutanan.
Terkait persoalan ini, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, memberikan sorotan tajam bahwa praktik mereka yang mengklaim telah membangun di atas tanah megara dalam hal ini kehutanan telah melawan hukum dan dirinya berharap menghentikan aktifitas tarikan sejumlah uanh dan Pemjlik IUP OP sesegera mungkin mengurus IPPKH ke kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan.
“Ini sudah jelas-jelas penyerobotan aset negara demi keuntungan pribadi, tindakan ini melanggar hukum dan sudah mengarah ke ranah pidana. Kita tidak bicara soal kompromi, tidak bicara soal duduk bersama untuk mencari solusi antara pihak yang mengklaim lahan dengan pemilik IUP OP,” tegas Arsyad Subekti.
Ia menegaskan Gakkum KLHK harus segera bertindak tegas menindak siapa saja yang terbukti menguasai dan memanfaatkan aset negara secara ilegal. Selain itu, pemilik IUP OP juga wajib taat administrasi dan melengkapi seluruh izin pemanfaatan wilayah hutan, termasuk IPPKH, sesuai aturan yang berlaku.
“LSM Ampel akan segera mengirimkan surat resmi kepada Gakkum KLHK, agar kasus ini ditindaklanjuti secara serius dan transparan,” tandasnya.
Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan mendalam, mengungkap seluruh fakta di lapangan, dan menindak tegas pihak‑pihak yang terbukti melanggar hukum. Penguasaan serta pungutan sepihak atas aset negara tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
Awak media akan terus memantau perkembangan sesuai kode etik dan Undang undang no 40 tahun 1999 tentang Pers . membuka ruang klarifikasi resmi dan hak jawab bagi semua pihak.
