Harianmerdekapost.com-Pasuruan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyepakati rencana pembiayaan utang daerah untuk pembangunan proyek strategis. Dari rencana awal sebesar Rp363 miliar untuk tiga proyek, nilai pinjaman disesuaikan menjadi Rp250 miliar dan difokuskan sepenuhnya untuk pembangunan RSUD Purwodadi pada tahun 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan bahwa skema pembiayaan khusus rumah sakit tersebut telah melalui koordinasi dan mendapat persetujuan dari lintas kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
”Pada prinsipnya kita sudah pernah duduk bareng dengan lintas kementerian itu dan sudah disetujui, dengan angka yang sama, khususnya untuk pembangunan RSUD Purwodadi,” ujar Yudha.
Sementara itu, dua proyek strategis lainnya yang semula masuk dalam rencana pembiayaan utang—yakni pengembangan Pasar Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyubiru—tidak lagi menggunakan dana pinjaman. Pemkab Pasuruan tengah mengkaji skema pembiayaan alternatif untuk kedua proyek tersebut.
”Untuk dua proyek lainnya, Pasar Cheng Hoo dan Pemandian Banyubiru, akan ada pembahasan lebih lanjut. Kita masih mencarikan skema pembiayaan dalam pembangunannya, bisa jadi dengan jalan Kerja Sama Pemanfaatan aset (KSP) atau skema lainnya,” tambah Yudha.
Secara terpisah, Ketua Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, membenarkan penyesuaian nilai pinjaman ke PT SMI dari Rp363 miliar menjadi Rp250 miliar agar anggaran lebih fokus pada sektor layanan kesehatan di wilayah selatan.
Samsul merinci, pencairan dana sebesar Rp250 miliar tersebut akan dilakukan dalam dua tahap:
Tahap Pertama (2027): Dicairkan sebesar Rp62,31 miliar.
Tahap ke dua (2028): Dicairkan sisanya sebesar Rp187,69 miliar.
Adapun tenor atau masa pengembalian pinjaman direncanakan berlangsung selama 10 tahun dengan suku bunga 6 efektif (anuitas ) persen dan biaya provisi sebesar 1 persen.
Pada tahun pertama (2027), Pemkab Pasuruan belum dibebani cicilan pokok dan hanya membayar bunga sebesar Rp3,4 miliar ditambah biaya provisi tahap pertama sekitar Rp2,25 miliar. Selanjutnya pada tahun kedua (2028), kewajiban pembayaran mencapai Rp10,81 miliar yang terdiri dari bunga sebesar Rp10,56 miliar dan sisa biaya provisi Rp0,25 miliar.
Ditahun ke 10 pembayaran hutang pokok dan bunga tinggal sebesar Rp 24,29 miliar.
”Dari skema pengembalian utang, terdapat beban bunga 6 persen sebesar Rp89,96 miliar dan biaya provisi 1 persen sebesar Rp2,5 miliar. Jadi total pengembalian dari utang Rp250 miliar mencapai Rp342,46 miliar,” tegas Samsul kepada awak media.
Untuk melunasi kewajiban utang tersebut, Samsul memastikan sumber pendanaannya tidak akan mengganggu belanja rutin daerah secara langsung, melainkan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tiga rumah sakit daerah yang sudah beroperasi, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwosari…izz
