Kabupaten Lumajang Matangkan Persiapan Penataan ASN , 4.151 PPPK Paruh Waktu Direkonsiliasi

Harianmerdekapost. com. Lumajang, Jawatimur. Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mematangkan persiapan administrasi untuk mengantisipasi kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah rekonsiliasi data terhadap 4.151 PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah.

 

Persiapan tersebut dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lumajang sebagai tindak lanjut atas perkembangan kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN) yang dibahas pemerintah bersama DPR RI pada 6 November 2026.

 

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah menetapkan peningkatan status PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal.

 

Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Ketentuan Pasal 24 mengatur bahwa pengusulan pengangkatan menjadi PPPK mempertimbangkan hasil penilaian atau evaluasi kinerja serta ketersediaan anggaran.

 

“Jadi, sampai dengan saat ini kita masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Di Pasal 24 sudah dijelaskan persyaratannya, yakni diusulkan oleh PPK dalam hal ini Bupati, kemudian hasil evaluasi kinerja yang baik serta ketersediaan anggaran. Untuk saat ini kita masih menunggu regulasi teknis terkait proses pelaksanaannya,” ungkapnya, Jumat (19/11/2026).

 

Meski petunjuk teknis pelaksanaan masih ditunggu, BKPSDM Lumajang telah melakukan persiapan melalui validasi dan rekonsiliasi data kepegawaian. Langkah ini diperlukan untuk memastikan informasi jumlah pegawai, masa perjanjian kerja, serta kebutuhan anggaran tercatat secara akurat.

 

Ari menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya juga telah diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan data jumlah PPPK, termasuk pegawai yang masa perjanjian kerjanya berakhir hingga Oktober 2026 serta alokasi anggaran yang disiapkan dalam satu tahun.

READ  Sambut HUT RI Ke-81, Warga RT.07 Desa Sukaragam Gelar Acara Tasyakuran Bersama

 

“Untuk kesiapan, kita sudah melakukan rekonsiliasi data terkait rencana pengalihan tersebut beberapa waktu lalu. Kemendagri juga sudah meminta data jumlah PPPK, kemudian yang berakhir masa kontrak kerjanya sampai Oktober kemarin, termasuk anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam satu tahun. Jadi, untuk data kita sudah siap karena semuanya juga tercatat dalam database BKN,” jelasnya.

 

Menurut Ari, data yang akurat menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan dan menindaklanjuti kebijakan penataan kepegawaian. Saat ini, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tercatat sebanyak 4.151 orang.

 

Ia menegaskan, kesiapan data tersebut tidak serta-merta berarti seluruh pegawai langsung beralih status. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk usulan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), evaluasi kinerja, ketersediaan anggaran, serta penetapan kebutuhan sesuai mekanisme pemerintah pusat.

 

Ketentuan Pasal 25 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur tahapan pengusulan kebutuhan, penetapan rincian kebutuhan oleh Menteri, pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga penetapan pengangkatan oleh PPK.

 

Dengan persiapan tersebut, Pemkab Lumajang berupaya memastikan aspek administrasi dan data kepegawaian siap ketika kebijakan teknis diterbitkan. Penataan ASN diharapkan dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus mendukung keberlanjutan pelayanan publik dan kebutuhan organisasi perangkat daerah. (

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *