Kepercayaan Masyarakat Jadi Fondasi Utama Kepatuhan Perpajakan, Bupati Lumajang Tekankan Aparatur Harus Amanah  

Harianmerdekapost.com, Lumajang , Jawatimur.  Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi paling penting untuk mewujudkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Karena itu, peningkatan pemahaman para wajib pajak harus sejalan dengan terjaganya integritas aparatur, transparansi pelayanan, serta tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

 

Pesan tersebut disampaikan langsung Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor Lainnya (PBB‑P5L), yang digelar di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11/2026).

 

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan, pajak adalah kewajiban krusial yang menjadi sumber penerimaan negara dan daerah, yang selanjutnya dialokasikan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparatur, wajib pajak, hingga pelaku usaha, disertai komitmen bersama mencegah segala bentuk kecurangan.

 

“Kita semua harus saling bersinergi. Saya juga terus berupaya bekerja bersama teman‑teman agar di lapangan dapat diminimalisasi adanya kecurangan, baik dalam pelaksanaan maupun di internal aparatur pemerintah. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ketertiban dalam berusaha di Kabupaten Lumajang,” ujar Bunda Indah.

 

Ia juga mengingatkan, aparatur yang bertugas di bidang perpajakan memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan dan praktik kecurangan tidak hanya akan merusak kepercayaan publik, melainkan juga membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

 

“Aparatur yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan harus amanah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat disalahgunakan. Kalau terjadi kecurangan di tubuh aparatur, nantinya bisa mengarah pada korupsi. Ini yang harus kita hilangkan. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh dari perilaku kita sendiri,” tegasnya.

READ  Bonan Jaya Nurjaman A.md (BJ) Figur Muda Yang Penuh Dengan Kreasi Maju Menjadi Calon BPD Di Desa Sukaragam

 

Bunda Indah menambahkan, setiap kebijakan dan pelayanan yang dikeluarkan pemerintah wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seluruh tata kelola pemerintahan, termasuk urusan perpajakan, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan penuh tanggung jawab.

 

“Saya sebagai Bupati Lumajang harus bisa benar‑benar bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan, harus dijalankan secara tertib, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Eman Eliab, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan guna memberikan pemahaman yang utuh kepada para wajib pajak terkait PMK Nomor 71 Tahun 2026, yang merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 118 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tata cara pembetulan, pengajuan keberatan, pengurangan, penghapusan, hingga pembatalan di bidang perpajakan, sekaligus menyederhanakan prosedur pengajuan keberatan bagi wajib pajak.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *