Harianmerdekapost.com, Pasuruan, Jatim – Aktivis Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum ( GP3H) menyoroti besarnya anggaran di sekretariat dewan kabupaten Pasuruan, khususnya anggaran sosialisasi peraturan daerah tahun anggaran 2022-2023, karena tidak adanya transparansi dari sekwan, akhirnya GP3H membuat laporan ke pihak kepolisian Daerah Jawa Timur. ( 07-10-2024)
Menurut mas Anjar selaku ketua GP3H adanya kejanggalan antara besaran anggaran dan jumlah kegiatan yang dilakukan sekretariat dewan membuat kami tanda tanya, juga tidak adanya jawaban dari sekwan secara terbuka . Contoh, Seperti kegiatan sosialisasi peraturan daerah (sosper) dari 91 kegiatan untuk honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia di anggarkan Rp 10. 481.000.000,-. Beda dengan belanja sewa bangunan gedung untuk pertemuan dianggarkan sebesar Rp 4.740.000.000,-
“Disini kami menduga adanya penggelembungan nilai harga dan koefisien persatuan kegiatan tutur Anjar”
Coba kita bayangkan berapa honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peraturan daerah , dari data yang kami terima hanya Rp 1.400.000,- , honorarium pembawa acara hanya Rp 300.000,-. kalau kita kalikan dengan kegiatan, apa sebesar itu…? tambah Anjar
Juga pada anggaran kegiatan kantor sekwan belanja souvernir di tahun anggaran 2022 Rp 404.584.000,- dan di tahun 2023 dalam dengan kegiatan yang sama, belanja souvernir sebesar Rp 398.650.000,-.
” Yang membuat kami tanda tanya, sebesar itukah nilai sovenir yang dibagikan sekretariat dewan pada para tamu ? Tambah Anjar.”
Pembina GP3H Prima Satria yang mendampingi sang ketua Anjar , menjelaskan ke pada awak media. Agar bisa dikendalikan , salah satunya dengan jalan tiap item anggaran dikirim ke rekening berbeda beda.
“Kenapa harus kami lakukan pelaporan ini, agar pejabat anggota dewan baru bisa bekerja dengan baik, tidak terbebani bila mana ada kasus hukum yang masih belum adanya kejelasan hukum “..izz
