Harianmerdekapost.com, Lumajang, Jawatimur. Serangkaian operasi pemberantasan rokok ilegal yang rutin digelar setiap tahun kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Banyak pihak menilai kegiatan tersebut hanya terkesan formalitas untuk menghabiskan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sekadar menjadi agenda rutin tahunan, namun gagal menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku peredaran rokok ilegal.
Masyarakat menyoroti, dari sejumlah operasi yang dilaksanakan Bea Cukai, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditampilkan secara terbuka ke publik. Padahal capaian jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai jutaan batang, dan jaringannya melibatkan pengecer, distributor, hingga pengangkut.
Seruan slogan “Perangi Rokok Ilegal” pun mulai dipertanyakan. Bagi masyarakat, slogan tersebut dinilai lebih mirip kegiatan branding tahunan. Sebab, tanpa penindakan pidana yang tegas kepada pelaku, peredaran rokok ilegal tidak akan pernah bisa diberantas secara tuntas.
Penurunan penerimaan DBHCHT menjadi bukti nyata yang menguatkan kekhawatiran warga. Penerimaan tersebut anjlok dari Rp38 miliar pada tahun 2025 menjadi hanya Rp18 miliar di tahun 2026. Kondisi ini membuktikan peredaran rokok ilegal telah berjalan masif dan terang‑terangan di tengah masyarakat.
Data capaian operasi juga menunjukkan lonjakan temuan yang signifikan. Pada tahun 2025, tim berhasil mengamankan 9.407 bungkus dan 1.491 batang rokok ilegal. Sementara di tahun 2026, jumlah temuan melonjak menjadi 20.361 bungkus dan 183 batang. Grafik ini secara jelas menggambarkan semakin meluasnya peredaran rokok ilegal sekaligus semakin menurunnya penerimaan cukai negara.
Menanggapi hal itu, Eko Cahyono, Kasie Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Probolinggo, menjelaskan bahwa untuk tahun 2026 ini pihaknya tidak menempuh jalur penyidikan pidana, melainkan menggunakan jalur ultimum remedium berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Undang‑Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan total nilai sanksi administratif yang dikenakan mencapai Rp53 juta.
Eko juga menyampaikan, penyidikan pidana baru akan dilaksanakan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dan dinyatakan unsur‑unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Sementara itu, terkait hasil penyitaan secara keseluruhan se‑Jawa Timur, tim Bea Cukai telah berhasil mengamankan ratusan juta batang rokok ilegal.
Meski capaian penyitaan terbilang besar, masyarakat tetap menuntut agar penindakan tidak lagi hanya berhenti pada penyitaan barang dan sanksi administratif. Publik menekankan, harus ada proses hukum pidana yang menyentuh para pelaku utama, supaya benar‑benar tercipta efek jera dan peredaran rokok ilegal di wilayah ini dapat ditekan secara serius.






