Harianmerdekapost.com, Lumajang, Jawatimur. Lahar Semeru yang melanda Kabupaten Lumajang setiap tahunnya seakan telah menjadi siklus tahunan yang tidak bisa dihindari. Normalisasi aliran sungai Semeru seharusnya menjadi prioritas utama masyarakat sebagai upaya mitigasi bencana. Namun pada kenyataannya, ruang aliran Semeru justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan secara pribadi dengan pemetaan WIUP tepat di tengah aliran, yang baru bernilai tinggi ketika ada investor serius yang mencari lahan tambang pasir.
Kondisi ini pun memicu kekhawatiran masyarakat, yang kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perizinan, mulai dari tahapan WIUP, khususnya yang dinilai tidak berjenjang dan menyimpang dari prosedur yang berlaku.
Pemberian kemudahan perizinan di wilayah aliran Semeru seharusnya menjadi bagian dari mitigasi bencana. Namun yang muncul justru dugaan adanya mafia perizinan, di mana wilayah WIUP hanya dipetakan dan diposisikan sebagai jebakan agar para investor masuk dan membeli WIUP tersebut, bukan benar‑benar untuk kegiatan pertambangan yang produktif.
Dugaan transaksi perdagangan WIUP pun diduga dipasang dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah agar pemilik wilayah izin usaha pertambangan bisa dilepaskan kepada pihak lain. Masyarakat menduga praktik ini tidak lepas dari dugaan kongkalikong bersama pihak‑pemegang wewenang di tingkat provinsi. Jual beli WIUP memang kerap dianggap lumrah di dunia pertambangan, namun ketika hal ini terjadi di wilayah aliran Semeru yang sangat berbahaya, maka praktik tersebut dinilai ikut memperlambat pelaksanaan mitigasi bencana yang seharusnya menjadi kepentingan utama masyarakat.
Arsyad Subekti, Ketua LSM Ampel menyoroti tajam bahwa praktik jual beli WIUP di kawasan rawan bencana seperti aliran Semeru jelas menyalahi aturan perundang‑undangan. LSM menuntut agar instansi penegak hukum dan pengawas pertambangan segera melakukan audit menyeluruh, memverifikasi keabsahan setiap dokumen WIUP, menindak pihak‑pihak yang terbukti memanipulasi perizinan, serta membatalkan izin‑izin yang terbukti dipergunakan hanya untuk diperdagangkan, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dirinya melihat Aliran semeru dari hulu hilir sudah penuh dengan pengajuan WIUP sehingga tidak ada Wilayah kosong dan terlihat Stagnan tidak berjenjang .
“Aliran Semeru adalah jalur evakuasi dan jalur pembuangan lahar, bukan kawasan untuk dimainkan sebagai komoditas dagangan. Kalau aturan dilanggar, pemerintah wajib bertindak tegas, jangan hanya diam dan menunggu masyarakat menjadi korban , Normalisasi sangat di butuhkan. Dalam hal ini Kongkalikong kesepakatan jahat sangat nyata dengan oknum yang memiliki wewenang. ” tegas Arsyad yang selalu soroti Tambang Pasir aliran semeru.
Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pasal 47: Mitigasi bencana wajib dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana melalui penataan ruang, pengaturan pembangunan, dan penyelenggaraan pendidikan kesadaran bencana
Pihaknya juga mendesak agar pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif, melainkan segera mengambil tindakan nyata berupa penghentian sementara, pemeriksaan mendalam, hingga sanksi tegas kepada pihak‑pihak yang terbukti terlibat dalam praktik mafia perizinan tambang pasir di sepanjang aliran Semeru.
