Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo: Agar Lebih Adil, Tarif PBB-P2 Didasarkan Atas NOP (Nilai Obyek Pajak)

Raperda perubahan atas Perda no 3 tahun 2023 , Sudah disahkan jadi Perda

 

 

Harianmerdekapost.com-Pasuruan,-Dengan mengikuti perkembangan ekonomi, dan dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat. Perlu adanya peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah no 3 tahun 2023.

Dalam penyusunan Raperda pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kabupaten Pasuruan melalui Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo, menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna DPRD.(11-11-2026)

Diantara rancangan Peraturan daerah perubahan ini adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) didasarkan nilai obyek pajak ( NOP) nya, dengan menggunakan tarif berjenjang, semakin kecil NOP nya maka semakin ringan pula tarifnya.

Demi menjaga ketahanan pangan ditetapkan tarif khusus yang lebih rendah untuk lahan produksi pertanian dan peternakan.

Demikian pula untuk wajib pajak  diperkenankan menghitung sendiri kewajibannya secara berkala dalam pelaporan nya. Namun jika terjadi keadaan Kahar (bencana alam, musibah) yang diluar kendali manusia,akan diberikan kelonggaran.

Disamping itu ada penyempurnaan besaran tarif retribusi daerah untuk pelayanan kebersihan, tempat rekreasi, pemanfaatan aset daerah hingga perizinan tertentu.

Khusus untuk pelayanan kesehatan penetapan tarif tidak dibedakan perkelas perawatan. Untuk biaya jasa pelayanan dihitung secara merata untuk semua nya ,agar seluruh warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, jangan sampai ada kendala karena biaya…izz

READ  Masyarakat Kedungringin Berharap Tahun ini Peninggian Jembatan Terlaksana 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *