Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Ketika kabut asap menyebar hingga ke negaratetangga, persoalan ini berkembang menjadi isu lintas negara yang membutuhkan tanggung jawab pemerintah dan kerja sama internasional.
Harianmerdekapost. com. Lumajang, Jawatimur. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas, baik bagi Indonesia maupun negara-negara tetangga. Selain menyebabkan kerusakan ekosistem, karhutla juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menurunkan kualitas udara.
Persoalan menjadi semakin serius ketika asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyebar melampaui batas wilayah Indonesia dan mencapai negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata-mata persoalan domestik, melainkan dapat berkembang menjadi permasalahan lintas negara. Dampak kabut asap tidak dapat dianggap remeh.
Masyarakat di wilayah terdampak berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara. Selain itu, aktivitas penerbangan, kegiatan pendidikan, pariwisata, hingga perdagangan juga dapat terganggu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam mencegah karhutla dan menangani dampaknya yang dapat dirasakan negara lain?
Pemerintah Memiliki Tanggung Jawab Hukum
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Tanggung jawab tersebut tidak cukup diwujudkan melalui tindakan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan secara berkala terhadap perusahaan maupun aktivitas masyarakat di kawasan rawan kebakaran.
Pencegahan pembakaran lahan, pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan, serta pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagianpenting dari pelaksanaan kewenangan pemerintah.
Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil agar memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa.Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan didalam negeri, tetapi juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh karhutla terhadap negara lain.
Karhutla Dapat Menjadi Persoalan Lintas Negara
Ketika kabut asap melintasi batas wilayah suatu negara, dampaknya tidak lagi terbatas pada negara asal kebakaran. Negara tetangga yang terdampak juga dapat mengalami kerugian dari berbagai sektor.
Malaysia dan Singapura, misalnya, merupakan negara yang berpotensi merasakan dampak penyebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Gangguan kualitas udara dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Sementara itu, terganggunya penerbangan, aktivitas sekolah, sektor pariwisata, dan perdagangan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas melalui kerjasama regional.
Negara-negara di kawasan ASEAN perlu memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta membangun langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama.
Kerja sama tersebut menjadi penting karena persoalan kabut asap tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan satu negara.
Pencegahan dan Penegakan Hukum Harus Diperkuat Untuk mengatasi persoalan karhutla, pemerintah perlu memperkuat sejumlah langkah strategis.
Pertama, meningkatkan pengawasan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Pengawasan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk terhadap aktivitas perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan dan lahan.
Kedua, menerapkan sanksi secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
Ketiga, meningkatkan kesiapan petugas dalam menghadapi kebakaran, baik melalui sarana dan prasarana pemadaman maupun sistem deteksi dini.
Keempat, melakukan pemulihan terhadap lahan yang mengalami kerusakan akibat kebakaranserta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap.
Kelima, memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui pertukaran informasi,koordinasi penanganan, dan upaya pencegahan bersama.
Langkah-langkah tersebut harus dijalankan secara terpadu agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kebakaran sejak awal.
Karhutla Menyangkut Tanggung Jawab Negara
Pada akhirnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan yang dapat diselesaikan dengan memadamkan api.
Persoalan ini juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah dampak yang merugikan negara lain.
Ketika kabut asap telah melintasi batas negara, diperlukan kerja sama internasional untukmengatasi dampak yang ditimbulkan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen melalui pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan pencegahan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya diukur darikemampuan pemerintah memadamkan api, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mencegah kebakaran, memulihkan lingkungan, melindungi masyarakat, dan membangunhubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara tetangga. Sebab, menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan masyarakat serta hubungan baik antarnegara.
Penulis: Meyda Handila
