Harianmerdekapost. com. Lumajang. Jawatimur. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkolaborasi bersama Bea Cukai Probolinggo menggelar kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai serta Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Hall Ranu Pani Lantai 2, Aston Inn Lumajang, dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, aparat, serta perwakilan masyarakat.
Acara dibuka dan diarahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak:
“Kita tidak bisa menang sendirian. Pengawasan peredaran rokok ilegal butuh mata dan telinga seluruh elemen masyarakat. Jangan biarkan barang tanpa cukai beredar, karena merugikan pendapatan daerah sekaligus membahayakan kesehatan warga.”
Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang, Hindam Adri Abadan, S.IP., menyampaikan kesiapan jajarannya memperketat pengawasan di lapangan, namun mengajak warga turut aktif:
“Satpol PP akan memperketat pengawasan di lapangan. Namun kami butuh dukungan warga — jika melihat rokok tanpa pita cukai, laporkan. Itu bukan urusan petugas saja, melainkan tanggung jawab kita bersama.”
Narasumber dari Bea Cukai Probolinggo, Arrizal Fatoni, menjabarkan ciri-ciri rokok ilegal serta dampak kerugian yang ditimbulkan:
“Rokok ilegal merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Ciri utamanya jelas: tidak memiliki pita cukai resmi, harga tidak wajar terlalu murah, dan kemasan sering tidak sesuai ketentuan. Hindari dan segera laporkan jika menemukannya.”
Para peserta juga dibekali pemahaman menyeluruh mengenai pemanfaatan DBHCHT, tata cara pelaporan, serta sanksi hukum yang mengancam pelaku peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Kegiatan ini menjadi langkah nyata memperkuat kesadaran agar tidak mengonsumsi maupun memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai yang sah, sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut berperan menjaga pendapatan daerah dan melindungi kesehatan bersama.
