Harianmerdekapost.com – Sumenep, Madura, Jawa Timur — Berapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar Rapat Paripurna terkait pengumuman calon pimpinan DPRD Sumenep definitif periode 2024-2029.
Dari data yang dihimpun media ini, ada empat nama kandidat yang diumumkan untuk mengisi jatah pimpinan pada priode kali ini, diantaranya, H. Zainal Arifin sebagi Ketua DPRD Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Kemudian Wakil Ketua I H. Dulsiam dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua II H. Indra Wahyudi dari Partai Demokrat, sedangkan Wakil Ketua III M. Syukri dari Partai Persatuan Perjuangan (PPP).
Sesuai aturan yang berlaku, seluruh partai yang mendapatkan jatah pimpinan diminta untuk menyerahkan surat keputusan (SK) mulai dari tingkat DPC yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPP.
Dari semua SK yang diserahkan, SK yang dikeluarkan DPC PPP Sumenep terlihat janggal. pasalnya dalam SK tersebut DPC PPP tidak ditandatangani Ketua DPC PPP KH. Ali Fikri. SK yang diserahkan ditandatangani Ketua OKK dalam hal ini Moh. Asy’ari Muthhar dan Sekretaris DPC PPP Sumenep, M Syukri.
Tidak dilibatkan Ketua DPC PPP pada surat usulan calon yang ditunjuk untuk mengisi posisi pimpinan definitif DPRD Sumenep lima tahun ke depan itu menimbulkan pertanyaan besar ditengah masyarakat bahkan ada yang menduga ada dualisme kepemimpinan di internal DPC PPP Sumenep.
Menanggapi hal tersebut, Wilda Rasaili pengamat politik dari Universitas Wiraraja Sumenep, mengatakan, ada dua hal pokok yang bisa menjadi alasan tidak adanya tanda tangan Ketua DPC PPP Sumenep pada SK Pimpinan yang dikeluarkan DPC PPP Sumenep.
“Jika dilihat secara administratif tidak ada persoalan terkecuali hal tersebut telah diatur oleh ADRT partai itu sendiri, namun
yang problem itu jika dilihat dari segi politiknya, Kenapa tidak ada rekomendasi dari ketua DPC nya secara langsung yaitu Kiai Ali Fikri,” kata Wilda Rasaili, ketika dihubungi media ini, Kamis kemarin 26 September 2024.
Wildan sapaan akrab Wilda Rasaili itu menilai, faktor pertama yang menjadi alasan tidak adanya tanda tangan Ketua DPC PPP pada SK pimpinan itu ditimbulkan oleh Kiai Fikri itu sendiri.
Menurutnya, bisa saja Kiai Fikri tidak mau tanda tangan atas SK tersebut dengan bermacam alasan, seperti halnya kandidat yang diusung tidak sesuai yang dia harapkan atau bisa jadi kandidat tersebut kurang totalitas terhadap pencalonan dirinya.
“Kita semua tidak ada yang tau hal itu,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjut Wildan, jika memang problem tersebut muncul dari Kiai Fikri maka sangat besar kemungkinan hal itu akan merugikan kepada pencalonan dirinya di Pilkada kali ini.
Seharusnya, saran Wildan, dalam momentum pencalonan dirinya saat ini, Kiai Fikri bisa membangun relasi untuk memperkuat soliditas di internal partainya itu sendiri, mengingat soliditas partai cukup berpengaruh untuk mendulang suara meski tidak secara keseluruhan.
“Keberadaan partai mungkin tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap elektabilitas dirinya pada Pilkada, banyak kandidat yang dianak tirikan partainya masih bisa menang. Namun, Jika benar problem tersebut muncul dari Kiai Fikri, tentu akan berdapak pada soliditas internal partai dalam mendukung dirinya untuk maju dalam Pilkada 2024 ini,” terangnya.
Selanjutnya, kata pengamat asal Banuaju Barat Batang-Batang itu, faktor yang kedua muncul dari internal partai itu sendiri. Menurut Wildan jika dugaan tersebut benar maka bisa disimpulkan jika memang ada dari kelompok-kelompok internal partai yang dengan sengaja ingin melangkahi Ketua DPC PPP Sumenep.
Kemungkinan terburuk, lanjut Wildan, hal tersebut merupakan salah satu dari variabel-variabel kecil yang tengah dikumpulkan untuk mengkudeta kepemimpinan Kiai Fikri di partai berlambang Kakbah itu.
“Apa bila kemungkinan kudeta itu memang ada, saya kira hal tersebut masih terbilang tidak mungkin, terkecuali hal itu dijadikan variabel jikalau nanti pada kontestasi politik tingkat daerah tersebut Kiai Fikri gagal mendulang suara,” terangnya.
Disamping itu, imbuh Wildan tidak dilibatkannya Kiai Fikri dalam pemberian surat rekomendasi juga bisa diartikan sebagai kurangnya loyalitas dan kesungguhan internal PPP dari tingkat akar rumput dalam mendukung Kiai Fikri dan Kiai Unais Ali Hisyam sebagai Cabup dan Cawabup Sumenep.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang ada kelompok-kelompok diinternal PPP yang tidak mengiginkan dari kepemimpinan dan proses majunya Kiai Fikri di Pilkada Sumenep.
“Sebenarnya saya juga belum bisa melihat celah terkait ketidak inginan kelompok-kelompok lain di internal partai atas majunya Kiai Fikri, mengingat pengusung tunggalnya PPP, akan tetapi jika kembali pada analisa awal besar kemungkinan hal itu ada,” papar dia.
Kendati demikian, aku Wildan dua faktor tersebut hanya saja berdasarkan analisanya, untuk alasan utamanya tentu hanya Kiai Fikri dan Internal DPC PPP Sumenep yang lebih paham.
“Saya hanya menganalisa sesuai pandangan politik saja,” ujarnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua OKK yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep Moh. Asy’ari Muthhar enggan berkomentar mengenai problem tersebut.
Bahkan dirinya merekomindasikan untuk mengkonfirmasi langsung hal tersebut kepada Sekretaris DPC PPP Sumenep yaitu M Syukri.
“Kapan-kapan saja ketemu langsung, tidak bagus via telfon, atau bisa langsung komunikasi dengan Mas Syukri sebagai Sekretaris DPC,” kata Asy’ari melalui pesan singka whatsapp miliknya. (*/Nri)
