Harianmerdekapost.com,Singkawang,Kalbar – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Tema Kesehatan Tahun 2023 dan 2024 di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang, Kamis (25/07/2024).
Dibuka langsung oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, FGD ini dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan beserta jajaran, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalbar, Inspektur Provinsi Kalbar dan Inspektur Kabupaten/Kota Se-Kalbar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Kalbar serta Direktur RSUD Provinsi Kalbar dan Direktur RSUD Kota/Kabupaten se-Kalbar.
Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, faktor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi lingkungan 40 persen, perilaku 30 persen, dan pelayanan kesehatan 20 persen serta keturunan 10 persen.
“Untuk itu perlu intervensi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se Kalbar, dalam upaya melakukan percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan,” ujarnya.
Namun menurut Harisson, tidak hanya dari sektor kesehatan, atensi juga diberikan terkait indikator kualitas pembangunan manusia, usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita penduduk.
“Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor kesehatan semata. Harus didukung oleh sektor lain seperti lingkungan hidup, pendidikan, sosial dan ekonomi yang juga turut berperan penting,” sambung Harisson.
Dalam kesempatan yang sama, apresiasi disampaikan Pj Wali Kota Singkawang atas terselenggaranya FGD ini di Kota Singkawang.
Berbicara soal kesehatan di Kota Singkawang, Sumastro turut bangga karena Kota Singkawang telah berhasil meraih status Universal Health Coverage (UHC).
“Pembiayaan kesehatan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itulah, Kerja keras kita bersama akhirnya mengantarkan kita pada keberhasilan meraih status UHC,” tutur Sumastro.
Ia pun menyebut, sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di Kota Singkawang juga sudah cukup memadai dengan adanya 10 Puskesmas yang 3 di antaranya Puskesmas Rawat Inap.
“Untuk Rumah Sakit juga kita terus berbenah dalam hal pelayanan, baik dari segi internal pun telah kita adakan perbaikan mengingat memang status RSUD Abdul Aziz Singkawang telah Paripurna,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar Rudy M. Harahap menjelaskan, ada beberapa hal yang diperlu disinergikan bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Yakni, penguatan sistem pengendalian penyakit, menerapkan skema kesehatan yang adaptif dan implementasi transformasi teknologi kesehatan.
“Maksudnya adalah regulasi dan kapasitas perlu ditingkatkan, ketersediaan obat penyakit dan data sasaran penyakit harus akurat, serta perbaikan integrasi data kesehatan,” tegasnya.
Diakhir kegiatan, dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama rencana aksi peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah oleh Pj. Gubernur Kalbar bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.[andi A,Junaidi]
Sumber:Kominfo Singkawang
