Harianmerdekapos.com.,MANOKWARI – Sebanyak 24 peserta dari 26 nama terlampir Tenaga Harian Lepas (THL) Biro Hukum Setda Papua Barat mengikuti uji kompetensi.
Penjabat Gubernur Papua Barat dalam kesibukan menyempatkan diri memantau langsung proses
pengujian.
Dijelaskan Pj. Gubernur Ali Baham ini merupakan proses akuntabilitas dari seluruh organisasi perangkat Daerah dibawah sumpah dan janji jabatan sehingga dalam menjalankan tugas
perlu tanggungjawab penuh.
Selain itu merupakan langkah membentuk SDM guna memberikan pelayanan terbaik.”UU ASN menjabarkan bahwa ASN terdiri dari 2 yaitu PNS dan P3K.
Nanti akan diproses, untuk
memenuhi syarat nantinya ada proses P3K dan ASN maka saudara menunjang pekerjaan.
Tidak bisa terima begitu saja dan rekruitmen ada kualifikasi dan analisisnya,” Urainya.
Disamping itu dirinya meminta agar penild dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua nerus diterapkan.Akan tetapi sesuai dasar yang jelas melalui absensi atau pertimbangan lainnya.
“Konteks keberpihakan kepada OAP juga perlu perhatian, tapi kalau pemalas panggil.Kesempatan ini uji kompetensi saya berharap evaluasi tentunya hal-hal tidak bisa toleran,silahkan.
Tentunya Biro hukum membutuhkan
tenaga meskipun hanya THL ikut dengan baik,”Ujarnya.
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat,Dorsinta Hutabarat menjelaskan regulasi yang dinamis menuntut para THL untuk bersungguh-sungguh bekerja maksimal.
Selain itu berkaitandengan ketersediaan anggaran.Tahapan uji kompetensi yang dilakukan terbagi dalam tiga tahap diantaranya pengetahuan umum, komputer, dan wawancara.
“Untuk layanan pemerintahan yang handal dan tangguh kami mengharapkan THL bisa bantu kami di birokrat dan menguasai bidang tugas masing-masing. Kami tidak ingin hanya datang duduk diam lalu pulang tetapi bantu sebagimana kasus-kasus semakin meningkat, pekerjaan membutuhkan tenaga handal, cepat yang bekerja maksimal,” Tandasnya.
(Amatus.Rahakbauw.K).
