Harianmerdekapost.com,Pontianak-Kalbar-Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Langkah ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia tanah dan meredam konflik agraria lainnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kebijakan ini akan mewujudkan satu referensi geospasial dengan standar dan basis data yang sama, sehingga mengatasi persoalan tumpang tindih lahan akibat peta yang berbeda-beda.”Tentu kita tidak ingin masyarakat jadi korban akibat adanya tumpang tindih tersebut,” kata AHY dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta, Kamis, (18/7/2024).
Langkah Penting Pemerintah Kebijakan Satu Peta merupakan program pengintegrasian seluruh peta tematik yang ada di Indonesia, yang menjadi salah satu program prioritas dalam Nawa Cita Presiden Jokowi. Tujuan dari program ini adalah untuk menyelesaikan masalah banyaknya versi pemetaan yang mengakibatkan tumpang tindih lahan.
Geoportal Kebijakan Satu Peta pertama kali dirilis oleh Presiden Jokowi pada 2018, dan kini versi terbaru dengan informasi pertanahan yang lebih lengkap dan detail siap dirilis ke publik.Manfaat dan Harapan Dengan pemutakhiran data melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, pemerintah berharap dapat mempercepat berbagai program, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program PTSL ini sering disebut sebagai program bagi-bagi sertifikat tanah bagi masyarakat, yang digenjot pemerintah untuk menghindari penyerobotan tanah oleh pihak yang tidak berhak.AHY menambahkan, Kebijakan Satu Peta ini juga akan mempercepat upaya reforma agraria dan penyusunan tata ruang wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dia meyakini bahwa program ini akan menyelesaikan banyak sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat.”Kebijakan ini sangat baik untuk terus kita lanjutkan,” tegasnya.
“Tentu kita tidak ingin masyarakat jadi korban akibat adanya tumpang tindih tersebut,” – Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPNDengan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, pemerintah siap mengatasi masalah tumpang tindih lahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah yang merugikan.[*Kzn,Abe*]
