oleh

Waspada BI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Saat Pandemi

Harianmerdekapost.com- Kekhawatiran Bank Indonesia (BI) terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Negara disaat Pandemi Covid-19 Kondisi pasar keuangan global saat ini menjadi perhatian lebih oleh BI untuk menjaga stabilitas keuangan domestik.(01/07/2021)

Dan saat inidengan meluasnya penyebaran Covid-19 dibanyak negara termasuk negara Indonesia yang menjadikan ini suatu hal ancaman bagi stabilitas makro finansial dan genetik.

Di Indonesia upaya yang dilakukan untuk memutus rantai Covid-19 berpotensi menurunkan kegiatan produksi, aktivitas-aktivitas ekonomi dan menjadi sebuah tekanan berlanjut pada sistem keuangan dosmetik. BI memperkuat komposisi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain dalam melakukan langkah-langkah stabilitasi nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak resiko Covid-19 saat ini terhadap perekonomian dosmetik.

Pemerintah akanterus meningkatkan ruang stimulus fiskal dan juga memberikan kemudahan di sektor riiltermasuk kegiatan ekspor-impor dan kegiatan pariwisata, yang memungkinkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi. BI harus konsisten dalam menjaga stabilitas keuangan nilai tukar rupiah, moneter pasar keuangan, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Dan otoritas jasa keuangan menempuh kebijakan untuk menjaga stabilisasi pasar saham serta memperkuat ketahanan industri perbankan, dan jasakeuangan lainnya.
Dalam hal ini, BI juga Kembali menaikkan suku bunga acuannya (BI 7 Day Reserve Repo Rate) dari 4,5% menjadi 4,75%.

Kenaikan suku bunga ini merupakan salah satu acuanlangkah jangka pendek untuk mengantisipasi pelemahan rupiah yang begitu cepat dan sebagaiupaya BI untuk menjaga inflasi di kisaran sasarannya. Selain itu, BI juga melakukan intervensi ganda di pasar surat berharga negara. Strategi operasi moneter juga diarahkan demi menjaga kelengkapan likuiditas di pasar uang rupiah dan antara bank. Point penting dalam kajian reformasi system keuangan khususnya disaat pandemi seperti ini,Berikut ulasannya.

Pertama, krisis keuangan asia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia dan melahirkan Langkah pembenahan dan reformasi sistem keuangan agar menjadi lebih stabil, efisien, bertahan hidup, inklusif, dan dapat tumbuh berkelanjutan.

Kedua, pandemic covid-19 telah menimbulkan tekanan luar biasa terhadap perekonomian dan sektor keuangan, sistem stabilitas keuangan perlu untuk dijaga agar mengantisipasi dampak berat akibat tekanan pandemic covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, proses penanganan permasalahan bank dan Lembaga keuangan non-bank terus diperbaiki melalui mekanisme Kerjasama antara pemerintah, OJK, BandIndonesia, dan LPS yang semakin intensif.

Ketiga, pemerintah akan fokus dalam memusatkan perhatian pada penanganan Covid-19dan pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan seluruhinstrumen dan kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan struktural lainnya secara akuntabel, efektif, dan transparan dalam menghadapi tantangan extraordinary akibat pandemic Covid-19
Dari sisi pemerintah, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepada pemerintah siap menanggung risiko dari kebijakan yang akan diambil untuk menstabilkan matauang rupiah. Bahkan Menteri keuangan menyatakan bahwa pemerintah siap menanggungkonsekuensi bila ekonomi tumbuh lebih rendah lantaran adanya pengetatan kebijakan moneterini.

Karena menurut pandangan beliau, fokus dalam tujuan kajian ini adalah untuk menjagastabilitas sistem keuangan dalam negara untuk mendukung pemulihan ekonomi. “jadi kita harus selalu waspada dan terus siap siaga menghadapi seluruh kemungkinan akibat pandemi covid-19,” kataSri Mulyani
Adanya kebijakan insentif fiskal serta dukungan belanja pemerintah dan pembiayaandimana menurunnya permintaan akibat pandemic Covid-19 berdampak pada pendapatan sertakondisi arus kas sektor usaha, sementara pada saat bersamaan dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan kewajiban dan operasional usaha. Melalui program PEN 2020, untuk meringankan biaya produksi dan membantu menjaga arus kas sektor usaha. Pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan dan dukungan belanja negara termasuk dukungan dari sisi pembiayaan.

Mengingat ketidakpastiaan yang masih tinggi terkait perkembangan Covid-19, kebijakan insetifpada sektor usaha tersebut dipandang masih diperlukan datahun 2021, baik untuk membantu agar tetap bertahan maupun untuk mulai ekspansi usaha, dan juga mempertimbangkan keberagaman karakteristik, kebijakan insentif fiskal tahun 2021 secara umum terdiri dari kebijakan-kebijakan yang dapat berlaku pada seluruh sektor dan kebijakan yang sifatnya lebih spesifik kesektor tertentu.

Prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi stabilitas makro ekonomi dan
sistem keuangan yang tetap terjaga, stabilitas eksternal pada 2021 tetap terjaga didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 yang diperkirakan surplus. Kinerja NPI ditopang defisittransaksi berjalan yang diperkirakan berada di kisaran 1, 0-2, 0% dipengaruhi ekspor yangtumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakannaik untuk memenuhi permintaan dosmetik yang meningkat. Inflasi pada tahun 2021 tetapterkendali dalam sasaran 3,0±1%, dipotong inflasi inti yang diperkirakan tetap terkendalimeskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan dosmetik.

Sementara itu, stabilitassistem keuangan diperkirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik. Prospek kecepatan pemulihan ini akan banyak di dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protocolcovid-19, yang menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, limaLangkah kebijakan juga mendukung prospek tersebut yakni (1) pembukaan sektor-sektorproduktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (2) percepatan realisasifiskal, (3) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (4) keberlanjutanstimulus moneter dan makroprudensial, serta (5) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan,khususnya terkait pengembangan UMKM. Prospek perekonomian ini juga memerlukanpenajaman kebijakan baik untuk mengakselerasi pemulihan maupun yang bersifat struktural, untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi antar sektor dan antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan yanginklusif.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) berupaya mendorong percepatan pemulihanekonomi dengan memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan. Upaya ini diwujudkan dalamPaket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk membantu sektor-sektor yang terdampak afar tetapdapat bertahan dan memberikan insentif bagi sektor-sektor yang berdaya tahan (resilience) agardapat mulai melakukan ekspansi usahanya sejalan dengan harapan membaiknya situasi pandemiksebagaihasil vaksinasi Covid-19 kedepan.(Nama Tiara Salim )

banner 300250

banner 300250

No Slide Found In Slider.

News Feed