oleh

UNRAS PUK SP RTMM -SPSI Menolak dan Penghapusan UU CIKER OMNIBUSLOW

-Berita, Nasional-79 Dilihat
banner 300250

Harianmerdekapost.com, Jatim, Surabaya, Demo UNRAS PUK SP RTMM – SPSI seluruh Pekerja Buruh Jatim dari Surabaya, Pasuruan,Gresik,Mojokerto, Sidoarjo dan Malang berorasi di depan kantor Gurbernur Jawa timur jln Tugu Pahlawan Surabaya pada pukul 15.00.wib pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di Surabaya.

Unjuk rasa buruh yang mensuarakan hak – hak buruh menentang UU CIKER / OMNIBUSLOW yang sangat merugikan pihak Buruh untuk di hapus.

Konvoi UNRAS turun jalan di kota Surabaya dengan tertib dan aman sampai titik kumpul di Cito Surabaya dan berlanjut ke kantor Gurbernur Jawa timur jln Tugu Pahlawan Surabaya.

Dalam UNRAS tersebut berorasi menyampaikan terkait UU CIPTA KERJA/ OMNIBUSLOW untuk dihapus karena sangat merugikan pihak Buruh, mengenai seperti BLT, kenaikan Cukai Rokok,JHT dan pesangon Buruh.

UNRAS di depan kantor Gurbernur Jawa timur menghasilkan perundingan dengan perwakilan pengunjuk semua dari PUK SP RTMM – SPSI pada pihak pemerintah daerah yaitu gubernur Jatim dan lainnya termasuk bapak Rohadi Sekretaris PUK SP RTMM – SPSI Jatim.

Dalam perundingan tersebut menghasilkan sepakatan berupa penyampaian apa yang di inginkan oleh pihak Buruh terhadap Gubernur untuk di sampai kan ke Presiden dan DPR RI Pusat.

” Terus yg menjadi kewenangan Jawa Timur mengenai bantuan langsung tunai, dari dana bagi hasil Cukai hasil rapat rapat koordinasi dengan mpmm biar segera dilakukan pelaksanaanya
mengenai kenaikan bertahun-tahun kita sampaikan organisasi yang baik ”

Lanjut ” Kalau itu kan aspirasi kita yang untuk pusat bahwasanya dengan di undangan diundangkannya undang-undang 11 tahun 2020 kemarin undang-undang mitra kerja di situ memang banyak merugikankan pada pekerja lebih kususnya pada pesangon, Pesangon itu kalau dulu undang-undang 13 pekerja yang 24 tahun ke atas itu mendapatkan 18 gaji,ditambah penghargaan 10 gaji, terus ditambah hak hak lain ada, ada penggantian penghargaan dan pengobatan dan turunannya, dari total itu sekarang undang-undang ini disitu mengenai pesangon yang bukan 18 gaji jadi di kalikan1,75,kalo dulu dikalikan 2 kali jadi 9×2=18 dan sekarang 9×1.75, Mengenai PP 35 di situ masih bermasalah, karena bagian acuan itu badan badan Statistik dan di situ dia melakukan ambil data pada masyarakat miskin, akhirnya tidak seimbang dengan berbuatan penghitungan Upah kalo dulu ada survei dan inflasi”. Ungkap Rohadi sebagai Sekretaris PUK SP RTMM -SPSI Jatim.

(syt)

banner 300250