oleh

Studi Kasus: Diskriminasi Proses Penegakan Hukum Terhadap Oknum Bandit Berdasi Dinsos Kabupaten Bireuen, Aceh.

Harianmerdekapost.com- Ketika sesuatu kasus terjadi kalangan para bandit berdasi, maka ketika kerugian negara sudah dikembalikan hingga pengungkapan dan keseriusan kinerja pihak penegak hukum dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan pun patut dipertanyakan, jangan sampai kasus tersebut pun akan terlihat oleh publik, seperti hilang begitu ditelan waktu, Tapi Disisi lain saat ada suatu kasus ketika kasus terjadi pada rakyat jalata yang lemah tanpa ada berdasi meskipun kerugian telah dikembalikan, namun kasusnya tetap berjalan hingga P19 dan P21, kita menilai dari sisi aspek penegak hukumnya maka perkara harus disidangkan sesuai mekanisme penegak hukum, Itu yang sering kita dengarkan dari penegak keadilan semua kita sama di depan hukum, meskipun tidak sama dari kacamata pihak penegak hukum. Dulu Sebelum Penyelidikan Dilakukan oleh Kejari, Diduga Dinsos Bireuen telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Hak Masyarakat Miskin.

Namun seiring waktu, saat memasuki pada tahap berjalan proses penyelidikan tiba tiba, pihak Yudikatif kejaksaan Bireuen menemukan suatu fakta dan bukti bahwa adanya indikasi suatu perbuatan yang diduga melawan hukum/ Undang undang diluar kewenangan para pejabat telah dikuasakan, telah terjadi suatu pengungkapan dari keterangan para penerima manfaat dan pengakuan dari oknum pejabat berdasi tersebut adanya kasus pemotongan dana hak masyarakat Miskin dibalik bansos penanganan dampak Covid-19 dari sumber dana APBK Bireuen tahun 2020.

Namun di akhir perjalanannya, setelah oknum bandit berdasi Dinsos Bireuen mengembalikan uang pemotongan tersebut sekitar 100 Juta dari jumlah 250 penerima manfaat berdasarkan keputusan Bupati Bireuen yang disunat setiap penerima manfaat Rp.400.000 rupiah.

Saat kaca mata pihak penegak hukum, sudah tidak lagi menemukan adanyan unsur kerugian uang negara, tentu “Merdeka” pantas diberikan kepada oknum bandit berdasi yang sok suci tersebut yang menurut analisa dari masyarakat sipil, mereka yang lihai melobby tersebut, agar tujuannya bisa menutupi keburukannya secara halus dibalik dugaan perkara menimpa gerombolan mereka para bandit berdasi di lingkaran Dinsos Bireuen yang terjadi cukup rapi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Setelah itu proses penyelidikan dihentikan atas kasus tersebut yang menuai kecaman dari publik Bireuen, karena masyarakat bisa menilai bahwa pihak yang telah melakukan suatu mufakat jahat, namun disisi lain menurut pihak penegak hukum dari Kejari Bireuen diberbagai media beberapa waktu yang lalu yang telah diberikan mandat kewenangan secara Undang Undang, memutuskan dihentikan atas kasus bansos tersebut, karena para gerombolan bandit berdasi Dinsos Bireuen telah mengembalikan uang tersebut yang kepada Rekening Bendahara pemerintah Daerah Bireuen. Bukan malah dikembalikan kepada pihak penerima manfaat pasca terdapat dua alat bukti yang sah, atas dugaan unsur penyelewengan hak masyarakat miskin di “Kota Santri dan Kota Juang” yang diduga dilakukan penyunatan dan pemotongan diluar wewenang oleh oknum pejabat berdasi tersebut tanpa bisa mampu diproses tindakpindana secara mekanisme penegakan hukum terhadap pejabat bandit berdasi tersebut untuk bisa diseret ke Meja Hijau(Pengadilan).

“Saya, selaku salah satu dari elemen masyarakat sipil (publik) Bireuen,
mengucapkan; “Selamat kepada para bandit oknum Dinsos Bireuen telah diberikan hak kemerdekaan oleh pihak penegak hukum untuk tidak dapat diproses secara mekanisme penegakan hukum (Efek Jera) yang lolos dari jeratan pasal sangkaan, atas indikasi dan potensi serta fakta pasal penyalahgunaan wewenang hak masyarakat miskin yang telah disunatkan oleh oknum PNS Dinsos lingkup Pemkab Bireuen membuktikan dia bisa kebal atas proses penegak Hukum yang dijuluki sebagai “Kota Santri dan Kota Juang” di Aceh.” Ujarnya.
(Iqbal S.Sos Pemerhati: Politik Dan Hukum)

banner 300250



banner 300250
No Slide Found In Slider.

News Feed