SISI GELAP PERTAMBANGAN DAMPAK MORATORIUM

banner 300250

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com – Sejak Kabupaten Lumajang memberlakukan moratorium banyak sekali sisi negatif yang timbul akibat diberlakukannya aturan ini, salah satu Ormas yang selama ini eksis dalam membantu pemerintah untuk mengawasi dan memantau kegiatan pertambangan di Kabupaten Lumajang adalah Laskar Nusantara, dibawah komando Decky Agung Setyobudi SE anggota Laskar Nusantara menemukan banyak sekali adanya kegiatan yang tanpa dilengkapi perijinan sesuai dalam koridor hukum bidang pertambangan. Sedangkan perijinan merupakan layanan publik yang tidak boleh dihentikan apalagi menghentikan investasi yang akan masuk di daerah, karena sangat bertentangan dengan arahan Bapak Presiden untuk membuka kran investasi dalam negeri sebesar besarnya yang manfaatnya nanti akan dinikmati oleh pemerintah daerah itu sendiri yang hasil akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana perusahaan tersebut akan berdiri.

Beberapa kegiatan pertambangan yang menurut beliau ( Decky ) menyimpang adalah akibat diberlakukannya moratorium yang tidak ada batas waktu untuk dibukanya perijinan pertambangan kembali yang sangat merugikan baik di sisi pengusaha ataupun negara.
Apabila moratorium ini tidak segera dicabut, dampaknya adalah banyak bermunculan ilegal mining yang semakin banyak sehingga negara juga akan mengalami kerugian yang jumlahnya sangat besar jika ini terus dibiarkan berjalan tanpa adanya upaya dari pemerintah daeran beserta APH ( Aparat Penegak Hukum ) untuk segera melakukan operasi rutin guna mencegah terjadinya ilegal mining diwilayah Kabupaten Lumajang.

Beberapa hal terkait perijinan di Kabupaten Lumajang yang menurut Decky Agung Setyobudi SE memerlukan penataan dan pengawasan dimulai dari pengawasan terhadap komoditas material tambang yang dihasilkan sesuai dengan perijinan yang dimiliki, kepatuhan terhadap 5 dokumen persetujuan dari Dinas ESDM Provinsi, kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang serta memperhatikan keselamatan kerja ( K3 ) yang selama ini menurut Ketua Laskar Nusantara belum dilakukan dan ini perlu koordinasi antara dinas terkait pertambangan untuk segera melakukan giat operasi bersama yang hasil akhirnya nanti para pelaku tambang paham dan mengerti terhadap hak dan kewajiban serta SOP Pertambangan sesuai dg ” Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Benar ” Sesuai Permen ESDM No. 26 Tahun 2018.

Selain temuan diatas yang telah diuraikan ada juga temuan yang sebenarnya sudah lama berdiri dan beroperasi adalah kegiatan usaha pemecah batu dan stockpile pasir. Perusahaan ini adalah perusahaan yang seharusnya bisa beroperasi apabila sudah mengantongi ijin dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur untuk kegiatan usahanya ( lihat Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 pasal 4 ) termasuk juga untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan stockpile pasir juga harus memenuhi syarat-syarat perijinan yang disyaratkan olleh pemerintah. Banyak sekali stockpike pasir musiman biasanya ada disaat dimulainya pekerjaan proyek pemerintah ataupun swasta.

Dengan adanya temuan ini Decky Agung Setyobudi SE selaku Ketua Laskar Nusantara Kabupaten Lumajang mengharap hadirnya pemerintah baik memberikan pelatihan tentang pertambangan dan juga memberikan arahan agar para pelaku pertambangan paham dan mengerti untuk tidak melanggar koridor hukum sesuai dengan Permen ESDM ataupun aturan Pemerintah Daerah agar perolehan PAD Kabupaten Lumajang lebih maksimal lagi kedepannya dan bisa memenuhi target PAD di tahun 2020 ini

Jurnalis : As/ DAS