oleh

SEKJEN LARM-GAK MENYIKAPI PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PROGRAM PTSL DI KABUPATEN LAMONGAN

Hrianmerdekapost.com-Lamongan,Jatim Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi menyikapi Terkait penerapan pembiayaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten Lamongan yang tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri.

LARM-GAK sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial kontrol menemukan ada beberapa desa yang ada di kabupaten Lamongan, salah satunya yang kami duga terjadi di desa Kemlagi gede kecamatan Turi, desa karangtinggil, kecamatan Pucuk dan desa trepan, kecamatan Babat, Lamongan, melanggar ketentuan SKB 3 Menteri Terkait biaya administrasi program PTSL.

Dalam penerapan program PTSL biaya administrasi sesuai SKB 3 Menteri hanya sebesar 150 ribu dan ini berlaku sepulau Jawa, tapi beda dengan desa yang ada di kecamatan Turi, Pucuk dan Babat, kabupaten Lamongan, yang mengenakan biaya administrasi sebesar 350 ribu sampai 750 ribu, dengan membuat surat kesepakatan, yang seakan-akan biaya administrasi tersebut di sepakati oleh pemohon, padahal hal tersebut kami menduga hanya lah bagian dari modus para pelaku Pungli dan Koruptor.

Permasalah ini tidak boleh di biarkan begitu saja, dan kami berkomitmen untuk terus mengawal, mengawasi dan Menyikapi Permasalahan tersebut sampai tuntas.

 

Kami juga berharap kepada seluruh warga Lamongan untuk terus aktif mengadukan dan melaporkan ketika melihat praktek KKN, dan kami juga berharap aparat penegak hukum yang ada di kabupaten Lamongan untuk bersikap profesional dalam menangani kasus Korupsi yang ada di kabupaten Lamongan. Ujar Baihaki Akbar, S.E., S.H. Sekjen LARM-GAK.

 

WhatsApp Image 2021-04-14 at 21.24.10
iklan 11 april 2021
WhatsApp Image 2021-04-05 at 17.13.30 (1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed