Reklamasi di Area Konservasi Mangrove di Duga Bodong, KOMAD Nilai Komisi I DPRD Pamekasan Tutup Mata.

banner 300250

PAMEKASAN, Harianmerdekapost.com – Berbagai kecaman terus bergulir seiring dengan mencuatnya kabar kegiatan reklamasi yang terjadi di wilayah konservasi mangrove di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tak terkecuali dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Monitoring dan Advokasi (KOMAD), Senin, 2/3/2020

KOMAD mendatangi kantor Komisi I DPRD Pamekasan, namun tak satupun anggota perwakilan rakyat itu berada di ruang kerja, Senin, 2/3/2020.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas mengakatakan semua anggota dewan di kantor Komisi sedang ada kegiatan Bimtek di luar kota

“seluruh anggota dan pimpinan di kantor komisi tidak masuk mas, ada bimtek diluar kota. Silahkan dilihat ke lantai atas” Ujarnya

Mengingat informasi kegiatan reklamasi sudah lama berkembang, Zaini Wer Wer menilai Komisi I tutup mata, pasalnya, sampai saat ini belum ada ketegasan dari pejabat yang punya otoritas dalam persoalan tersebut, termasuk Komisi I DPRD setempat.

Ketua LSM KOMAD Zaini Wer-wer mengatakan, kegiatan reklamasi di lahan konservasi mangrove tersebut sudah jelas melanggar aturan UU no 27 tahun 2007 pasal 35 huruf F dan G. Bahkan pada huruf l

Dijelaskan, larangan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan melanggar aturan perundang-undangan walaupun sudah punya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

“Ada sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar pasal 35 huruf f dan g di pasal 73 ayat 3 yakni Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00,. (Dua Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00,. (Sepuluh Milyar Rupiah),” Ungkap Zaini, Senin, 2/3/2020

Wer-wer menegaskan, pihaknya akan terus mengkawal persoalan tersebut sampai benar-benar tuntas

“Ya jelas, karna ini bukan masalah personal, tapi sudah menyangkut keberlangsungan ekosistem dan lingkungan, jadi kami akan tetus kawal persoalan ini sampai benar-benar tuntas,” Tegasnya.

“Kami mohon, penegak hukum juga ikut andil dalam persoalan ini, karna bagaimanapun juga masalah ini akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan tegas dari para penegak hukum dan perda dal hal ini Pol PP dan lainnya,” Harap Zaini penuh semangat.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, Amin Jabir menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat kordinasi dengan beberapa pihak, Di antaranya Syahbandar, Camat, Kepala Desa setempat, dan PT Budiono, guna membahas persoalan tersebut.

“Sayangnya, pihak PT Budiono tidak hadir. Namun, persolaan ini tetap akan berlanjut,” terang Jabir di ruang kerjanya.

Hingga saat ini Lanjut jabir, PT Budiono belum memiliki izin terkait reklamasi yang dilakukan di sepanjang Pantai Tlanakan. Ia mengatakan pengurusan administrasi perizinan reklamasi merupakan wewenang Pemprov Jatim. 

“Ya itu memang wewenang Pemprov, Namun rekomendasinya tetap harus melalui Kabupaten,” terangnya.

Menurutnya, DLH Kabupaten memiliki otoritas dalam hal lingkungan. Sehingga, untum izin ke Pemprov Jatim juga harus mempertimbangkan dan melakukan kaji lingkungan.

Selanjutnya DLH akan kembali memanggil PT Budiono dalam waktu dekat. Namun, jika tetap mangkir maka ia akan mengadukan perihal tersebut kepada Bupati Pamekasan untuk kemudian dilaporkan kepada Pemprov Jatim.

“Ya jika tetap mangkir, Tentu akan kita laporkan bahwa mereka tidak mengantongi izin,” Tukasnya.

Sampai berita ini di publish pemilik Caffe and Resto Wira Raja yang di duga sebagai pelaksana reklamasi bodong enggan berkomentar dan terkesan mengabaikan pertanyaan wartawan.

Jurnalis : Sid / Hewi Fals