Pungli PTSL Desa Karangdayu Kecamatan Bourno Bojonegoro di Patok Maksimal Rp. 500 Ribu.

-Berita-144 Dilihat
banner 300250

banner 300250

Bojonegoro, harianmerdekapost.com – Pendaftaran tanah sistematis lengkap (  PTSL). Desa Karangdayu Kecamatan Baurno Kabupaten Bojonegoro, di kontribusikan pada pemohon melebihi ketentuan SKB 3 menteri sebesar. Rp 500 ribu rupiah perbidangnya, Minggu 09 /03/2020.

Program Pemerintah pusat yang bertujuan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas hak kepemilikan tanahnya  baik dari unsur waris maupun jual beli ataupun hibah.

Kejadian diatas berbalik seratus delapan puluh derajat, dikarena pada kenyataanya di lapangan terjadi ajang pungli oleh kelompok pokmas yang sudah, terstruktur sistimasis terkait pungli uang Rp 500 Ribu Rupiah uang kontribusi tersebut yang tidak jelas pengeluarannya,

Dari hasil temuan team wartawan harian merdeka post , saat bertemu dengan ketua pokmas yag didampingi wakilnya, banyak bercerita terkait situasi dan kondisi dilapangan yang sangat sulit, sehingga memakan banyak anggaran yang setiap hari kerja membayar petugas di lapangan sebesar Rp. 600 Ribu Rupiah untuk 6 orang pekerja pengukuran.

Dari Keterangan wakil ketua Pokmas PTSL inisial YN banyak berdalih yang disampaikan terkait kontribusi sebesar Rp 500 ribu rupiah, sangat disayangkan LSM bisa masuk kepanitiaan PTSL tidak menjadi pengawas diluar program malah ikut menikmati hasil pungli.

Dilihat dari antusias warga pemohon PTSL cukup bagus di Desa Karangdayu, namun ada indikasi pungli, diluar anggaran yg boleh dipungut untuk Jawa Bali sebesar Rp.150 Ribu Ripiah, ada kelebihan anggaran Rp. 350 Ribu Rupiah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh panitia pokmas PTSL.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka inpres no 02/2018 tentang percepatan mandat pasal 22 UU pokok agraria 1960.dan skb 25/skb/v/2017 permen 12/2017 tidak ada gunanya dibuat, karena ada pelanggaran dengan perbup atau keputusan kepala desa dan dasar kesepakatan yang dipaksakan, oleh panitia PTSL, dengan berbagai dalih edukasi yang tdk bisa di nalar, yang di sampaikan oleh pokmas.

Kejadian tersebut tidak hanya di Desa Karangdayu saja, hampir masif disetiap Desa se Kabupaten Bojonegoro, yang mendapatkan program PTSL dari Pemerintah melalui BPN setempat.

Sebagai jurnalis yang dilindungi uu pers 40/1999, pers sebagai sosial control di seluruh kebijakan pemerintah, seolah tidak di indahkan lagi, oleh oknum pokmas PTSL Desa Karangdayu Kecamatan Baurno Kabupaten Bojonegoro.

Sampai dengan berita ini dinaikan hasil klarifikasi dan konfirmasi pada Kepala Desa lewat sambungan Wathsapnya menyampaikan tidak tau menahu terkait pungli di program PTSL, semua diarahkan pada pokmas yang menjadi pelaksana program.

Tidak cukup sampai di beritakan saja terkait pungli PTSL di Desa Karangdayu, akan melaporkan resmi pada kejaksaan negeri Bojonegoro agar mengusut tuntas pungli PTSL yang ada di Desa Karangdayu tersebut. (Red)

banner 300250