Gresik, harianmerdekapost.com –Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait, perihal penggunaan Dana bantuan keuangan khusus (BK), membuat oknum yang berkompeten di program tersebut bebas melakukan indikasi mark’up dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.
Sehingga tidak seberapa lama bahkan dalam hitungan bulan bangunan dimaksud sudah mengalami keretak’an seperti yang ada di Desa Dohoagung Kecamatan Balongpanggang, Bangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang baru berumur kurang lebih 2 bulan itu, kini harus mendapatkan perawatan.
Diduga Pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi dalam pelaksanaanya, serta minimnya penggunaan PC atau Semen dalam segi campuran stesi, adalah penyebab dari keretakan TPT tersebut,seharusnya kwalitas bangunan yang paling di utamakan,bukannya asal ada bangunan saja tapi kwalitas juga harus diutamakan.
Salah satu dari TPK tersebut saat di konfirmasi mengenai proyek TPT mengatakan untuk ukuran PC di buat ukuran pasir 5 semen 1,tapi yang terjadi di lapangan diduga tidak sesuai.karena bangunan banyak yang pecah,dengan adanya bangunan yang terlihat seperti itu mustahil bisah bertahan lama bangunannya, proyek TPT yang panjangnya 295,7m×0,6m itu di anggarkan dari dana bantuan keuangan khusus(BK) dengan nilai nominal sebesar 100 juta.
Tidak hanya bangunan yang ada di dusun doho agung saja didusun grabakan juga terlihat sudah banyak yang retak,namun bangunan didusun grabakan tidak jelas dananya karena di lokasi pembangunan tidak terpampang papan proyek pembanggunan, itu sudah menggambarkan kalau kepala Desa Dohoagung kurang transparan kepada publik.
salah satu TPK juga sudah pernah di ingatkan oleh awak media namun tidak pernah di gubris, bahkan sampai saat ini proyek TPT yang pecah tidak ada perbaikan.
Kepala desa dohoagung saat dikonfirmasi terkait bangunan yang retak,malah mengatakan jika bangunan tersebut memang di biarkan sebelum ada survei dari inspektorat, kepala desa juga menantang kepada awak media harianmerdekapost untuk menaikan berita.tururnya (tim gresik)
