Polres Sampang Tetapkan 2 Tersangka Perihal Ambruknya SDN 2 Samaran, Tambelangan

banner 300250

banner 300250

Sampang harianmerdekapost.com – Polres Sampang amankan dua pelaku penyebab ambruknya gedung Ruang Kelas Belajar (RKB) di SDN Samaran 2 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

Yang mana kedua diantaranya, Dwi Cahyo Febriato (29) warga Jalan Pemuda Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang, sebagai pelaku pelaksana dan Holili (50) warga Jalan Teuku Umar Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang sebagai Konsultan Pengawas.

AKBP Didit WBS Kapolres Sampang menjelaskan bahwa, SDN Samaran 2 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang di tahun 2017 mendapatkan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas IV, V dan VI dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 149.900.000. Selasa (25/2/2020).

“Dana ini bersumber dari APBD (DAU) Kabupaten Sampang 2017 Dalam pelaksanaannya pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dilaksanakan pada tahun 2017 oleh CV hikmah Jaya dengan kurun waktu selama 100 hari berdasarkan surat perintah kerja,”Jelasnya.

Menurut AKBP Didit, umur gedung sekolah yang dikerjakan oleh kedua pelaku tidak berumur panjang, sekitar kurang lebih 2tahun, tepat pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB ruang kelas IV dan V mengalami ambruk.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli ditemukan beberapa pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan RAB dan gambar teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak,” Paparnya.

AKBP Didit juga menambahkan, Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menggunakan modus menggunakan CV milik orang lain (pinjam bendera) serta mengurangi dimensi dan jenis material yang tidak sesuai spesifikasi dan RAB.

“Mereka berdua mensiasati sebagian material bangunan dengan bahan bekas, seperti halnya kayu yang digunakan untuk atap bangunan”,Ujarnya

Adapun akibat dari kejadian tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.547.272.

“Kedua pelaku saat ini disangkakan Pasal 2 sub pasal 3 pasal 7 ayat 1 huruf a dan b undang-undang RI nomor 30 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan kurungan minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara,” Pungkas AKBP Didit. Editor red

( jurnali hbb)