PMII BANYUWANGI MENOLAK RUU OMNIBUS LAW

banner 300250

banner 300250

Banyuwangi,harianmerdekapost.com
PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) Kabupaten Banyuwangi,melakukan aksi unjuk rasa (13/03/2020)terkait penolakan RUU OMNIBUS LAW atau disebut sebagai Undang-undang sapu jagad,telah menuai perpecahan.” Aturan baru ini dibuat sengaja dibuat untuk menggantikan atau menyederhanakan beberapa aturan yang ada sebelumnya.

Aturan ini terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya yang sedang ramai diperdebatkan adalah tentang RUU perpajakan, RUU cipta kerja, dan RUU usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
RUU yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal ini disinyalir telah mengamandemen sejumlah 74 aturan yang ada sebelumnya selain itu perbedaan pendapat tentang munculnya konsepsi aturan baru ini dianggap kurang berpihak pada masyarakat” ujar David (Korlap).

Masih kata David,dalam orasinya ” Berdasarkan realitas tersebut dan juga kajian mendalam yang telah kami lakukan bahwa diantara beberapa pasal kontroversial adalah :

  • Masuk 6 hari kerja pada pasal 89 poin 22 perubahan dari pasal 79 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
    -ketentuan lembur pada pasal 89 poin 20 tercantum pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu
  • upah minimum ditetapkan gubernur upah minimum tidak diatur secara nasional pada pasal 89 poin 24 disebutkan bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, selain itu pada pasal 89 poin 30 disebutkan bahwa pengusaha melakukan an peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
  • Ketentuan pesangon,pada pasal 89 poin 45
  • Bonus tahunan
    -Mendagri bisa memecat Kepala Daerah,pada pasal 520 pada ayat 1,2,3
  • Pemutusan Hubungan Kerja pasal 151 ayat 1
  • Tenaga Kerja Asing ( TKA ) masuk Indonesia pada pasal 42 mengatur tentang TKA ayat 1-6″

Para unjuk rasa menuntut kepada pemerintah kabupen Banyuwangi atas RUU Omnibus law:
Menuntut Pemkab Banyuwangi (Bupati Abdullah Azwar Anas ) untuk menyatakan sikap baik secara lisan ataupun tulisan Menolak atas RUU Omnibus law,menuntut pemerintah Indonesia untuk membatalkan atau tidak mengesahkan RUU Omnibus law,menuntut penghapusan segala bentuk sentralisasi kekuasaan melalui konsep RUU Omnibus law,menuntut pemerintah untuk mengembalikan hak para pekerja meliputi jaminan pekerja,dan jaminan sosial sesuai UU Ketenaga kerjaan No.13 tahun 2003,menuntut pemerintah untuk membatalkan segala bentuk upaya penyederhanaan izin invetasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kemudian para pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal di depan kantor Bupati Banyuwangi.Aksi unjuk rasa ini gabungan dari beberapa Universitas di Banyuwangi dan Aliansi pelajar Banyuwangi .Dalam kegiatan para peserta unjuk rasa di kawal oleh jajaran Polresta Banyuwangi dan berjalan tertib. (Wahyu)

banner 300250