Plt Bupati Bireuen Untuk Legalitas Penerbitan Izin, Posisi Penting Belum Dilantik

banner 300250

Aceh, harianmerdekapost.Com- Selama dua bulan akhirnya, Plt Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH M.Si resmi melantik dan mengukuhkan 58 penjabat eselon II dan III, lingkungan pemkab setempat di Oproom Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kamis sore  (27/2/2020).

Dalam mutasi perdana era kepemimpinan Plt Bupati Bireuen, teryata 14 penjabat eselon II  dan 44 penjabat eselon III yang dilantik, mengisi posisi jabatan strategis. 

Termasuk guna menepati lima Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) baru, yang diberlakukan mulai Tahun  2020.

Berdasarkan data dihimpun media ini, adapun 14 penjabat struktural eselon II yang dilantik, yakni Dr Mukhtar MARS dari Direktur RSU Dr Fauziah diangkat menjadi staf ahli Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Kerjasama. Posisinya ini, diganti oleh Dr Amir Addani M.Kes yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

Kemudian, Mursyid SP dikukuhkan sebagai Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat SH dilantik jafi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Irwan SP M.Si dikukuhkan sebagai Kadis Pangan, Kelautan dan perikanan. Drs M Nasir M.Pd menepati posisi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen,   Alie Basyah Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Setelah itu, Drs Murdani dari Kadis Sosial menjadi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mulyadi SE MM yang semula menjabat Kadis Perhubungan dilantik sebagai Kadis Sosial. 

Ismunandar ST MT diangkat menjadi Kadis Perhubungan, Fadli ST MSM dipercayakan menepati jabatan Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 

BOB Mizwar S.STPdilantik menjadi Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, selain itu, Jufliwan SH MM yang semula menjabat Kadis Syariat Islam, ditempatkan pada jabatan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, serta Muhammad Nasir SP MSM dilantik jadi Kadis Pertanian dan perkebunan.

Selain 14 pejabat eselon II ini, sebanyak 44 pejabat eselon III juga turut dilantik serta dikukuhkan, menepati posisi sekretaris dinas dan kepala bidang pada sejumlah SKPK. 

Pasca Mutasi tersebut, dikabarkan beberapa instansi masih mengalami kekosongan pejabat teras. 

Ironisnya, salah satu posisi jabatan yaitu Kabid Perizinan yang masih kosong, ini dikhawatirkan berpotensi dapat menghambat proses perguruan izin, sehingga berpotensi berat  tergagu investasi daerah.

“Untuk legalitas penerbitan izin, harus ada kabid yang harus bertanggungjawab atas proses permohonan setiap berkas perizinan. 

Nah, posisi penting ini, belum dilantik sehingga dikhawatirkan dapat menanggung pelayanan dan berimplikasi pada investasi”, sebut sumber media ini tadi sore, tentunya(Wardi)