oleh

Penegak Hukum dan Kurangnya Profesional dalam Bertugas

Surabaya, harianmerdekapost.com
Polisi dalam naungan Polresta haruslah menjadi penegak hukum yang profesional sebagai wadah pengaduan masyarakat(05/10/2020)

Tidak seperti yang terjadi pada bulan lalu tepatnya Polresta Sidoarjo yang dianggap kurang profesional dalam mengayomi masyarakat, hal ini terbukti dari pengaduan yang tidak kunjung diproses oleh pihak kepolisian

Berikut kronologinya, adanya pengaduan pelaporan masyarakat mengenai tindakan kekerasan dan asusila yang terjadi pada seseorang berinisial (Y) 21 tahun, warga jalan Bogen kecamatan Tambak Sari Surabaya.

Berdasarkan keterangan orangtua korban dihadapan awak media bahwa “saat pelapor mendatangi Polresta Sidoarjo dikarnakan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 /09/2020. Oknum dari Polresta Sidoarjo hanya melakukan foto-foto terkait kekerasan, hingga esok harinya diperintahkan untuk kembali sampai empat kali serta membuat surat pernyataan sendiri yang dilegalisir oleh Polresta Sidoarjo”ujar (SYT) selaku orangtua korban

Disebabkan minimnya pengetahuan (SYT) sebagai pelapor membuat Polresta Sidoarjo tidak memberikan pengarahan atau arahan hingga tanggal (17/09/2020) bukti terlampir yang dibuat (SYT) dan dilegalisir atas pengaduan yang dilakukan tidak kunjung ada jalan keluar dan seakan diam ditempat. Hal ini mendatangkan kecewa dari pihak pelapor atas pelayanan Polresta Sidoarjo hingga pada akhirnya (SYT) mengadukan hal ini kepada kantor hukum forum aspirasi dan advokasi masyarakat (FAAM).

Sementara Bung Taufik Si.kom, S.H., M.H ketua LBH (FAAM) akan mendatangi Polres Sidoarjo dan terus mendesak kasat reskrim Polresta Sidoarjo agar segera menangkap pelaku insiden kejadian yang dialami Y. Ia juga menyayangkan dalam menangani proses kasus tersebut . “Atas pelaporan ini kenapa dari pihak kepolisian polresta sidoarjo tidak menerbitkan bukti surat Tanda Lapor polisi (LP) bahkan kenapa pihak kepolisian tidak memberikan surat pengantar ataupun mengarahkan untuk visum,” Paparnya saat di Kantor (FAAM), (5/10/2020).

Di konfirmasi secara terpisah Menanggapi hal tersebut RAHEM selaku ketua Wadah Pengayom Rakyat (WPR) menyesalkan atas peristiwa ini, yang seharusnya sebagai penegak hukum harus tegak lurus dalam mengemban tugas dan berjalan sesuai koridor UUD 45 serta bertindak adil.

Bentuk kekecewaan hal senada juga di ungkapkan UMAR Al KHOTHOB NH selaku Ketua DPD JATIM PUSKOMINFO. “harapannya agar polresta sidoarjo menangani kasus ini lebih serius, karna yang nantinya bisa membuat takut bagi para pelaku lain yang akan melakukan tindakan tersebut,” Ungkapnya. (HMP/RED)

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed