Harianmerdekapost.com, Banyuwangi, Jatim – Beredar kabar pemecatan komite Sekolah yang diduga sepihak oleh oknum Kepala sekolah SMPN di Kabupaten Banyuwangi yang berpotensi kecurigaan terkait penggunaan anggaran dana bos Reguler, BOS Kinerja maupun dana-dana yang diperoleh dari pihak-pihak lain.
Sesuai UU keterbukaan informasi publik atas ketransparan penggunaan Anggaran, Pusat Bantuan Hukum DPD Feradi WPI Jawa Timur bakal menelusuri dan melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran-anggaran di SMPN tersebut.
“Kami akan mengirimkan surat perihal meminta informasi publik terkait Data RKAS, maupun hasil Penggalangan dana serta penggunaannya,” kata Ketua DPD Feradi WPI Jatim, Ari Bagus Pranata, Kamis (11/07/2024).
Lanjutnya, setelah mendapatkan data tersebut pihaknya akan melakukan investigasi jika ada dugaan penyelewengan anggaran maka dirinya tidak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
“Ya kita tunggu datanya dulu setelah itu kita akan lakukan investigasi cek ricek,” ujarnya.
Ari Berharap, Lembaga pendidikan khususnya di Banyuwangi tepat dalam menggunakan anggaran dari pihak mana pun. ( kus )
