Para Tokoh Agama Saat Menunjukkan Isi Maklumat Bersama Yang Telah di Sepakat

banner 300250

banner 300250

GRESIK, harianmerdekapost.com– Sebagai upaya pencegahan atas penyebaran virus covid-19, para tokoh agama di Kabupaten Gresik sepakat, mulai 3 April 2020 salat jum’at ditiadakan dan diganti salat dhuhur di rumah masing-masing. Termasuk salat jamaah 5 waktu di masjid maupun musholla.

Kesepakatan yang tertuang dalam Maklumat Bersama yang ditandatangani oleh para tokoh agama dan jajaran forkopimda Gresik ini berlaku untuk semua agama. Baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu maupun Konghucu. Segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu.

Tampak hadir Ketua MUI Gresik KH Mansur Shodiq, Ketua PCNU Gresik KH Khusnan Ali, Ketua PD Muhammadiyah Gresik KH Taufiqullah Ahmady, Ketua LDII Gresik LDII KH Abdul Muis, Ketua FKUB Gresik KH Afif Ma’sum, Ketua DMI Gresik Zainul Abidin, Ketua FPK KH Moch Toha.

Lalu Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Budi Handoko, Ketua DPRD Fandi Ahmad Yani, Ketua PN Fransiskus A Ruwe, Kasie Intel Kejari Bayu Probo Sutopo, Ketua PA Suhartono, Kepala Kemenag Markus, Kadinkes Saifudin Ghozali.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, pihaknya ingin menyamakan persepsi antara pemerintah, DPRD, penegak hukum dan tokoh agama dalam upaya mencegah penyebaran virus covid-19. Usai menyampaikan pandangan akhirnya tertuang maklumat bersama.

“Kami tegak lurus melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat. Kami tidak berani mengabaikan kebijakan tersebuy. Gugus tugas yang kami bentuk tidak akan efektif tanpa bantuan para tokoh keagamaan dan masyarakat,” ujar Sambari, Senin (30/03/2020).

Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo menegaskan, dengan adanya maklumat bersama ini, maka bilamana ada yang melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat banyak, konsekuensinya akan dibubarkan petugas.

“Seandainya ada perlawanan kepada petugas yang membubarkan, maka kita bisa terapkan UU Kesehatan, UU Karantina, KUHP pasal 212, 216 dan 218 yang berbunyi barangsiapa yang melawan petugas saat bertugas maka ada sanksi hukumannya. Ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hasil kesepakatan maklumat bersama ini akan segera disosialisasikan baik melalui media massa maupun penyampaian secara langsung oleh tiga pilar di masing-masing kecamatan. Termasuk sosialisasi melalui struktur organisasi keagamaan.

“Sebenarnya langkah (ditiadakan kegiatan yang melibatkan massa banyak) ini sudah ada edaran dari MUI Gresik. Seberapa genting karena Gresik sudah masuk zona merah. Sudah ada yang positif covid-19,” pungkasnya.

Editor: Bairi