oleh

Omnibuslaw Menuai Badai Oleh: In’am eL Mustofa (Direktur Eksekutif LeSPK Jogjakarta dan pengurus pusat KB-PII )

Yogyakarta,harianmerdekapost.com-Dalam kekerasan akan ditemukan perubahan besar

jika dijumpai adanya kelembutan ( Mahatma Gandhi ).
Bulan Oktober 2020 menjadi saksi Aksi berskala nasional untuk menolak sekaligus membatalkan UU Omnibuslaw, dan sampai kini belum bisa diprediksi apakah Aksi menolak tersebut akan berhenti atau sebaliknya.

Kontraversi atas UU tersebut dikalangan elit pembuat keputusan pun bahu-membahu serta tak bergeming agar UU Omnibuslaw terlaksana sesuai jadwal , dan di sisi lain sebagai rakyat yang akan terdampak dan terikat akan keputusan tersebut juga tak kalah kuat untuk bergotong royong, bagaimana agar UU tersebut dibatalkan oleh Presiden. Mahasiswa, buruh dan kelompok rentan bahkan para cerdik pandai terpanggil untuk melakukan penolakan atas UU tersebut. Dengan alasan banyak mahdhorotnya sekalipun UU tersebut diperkirakan akan mampu dan membuka kran investor, terbukanya lapangan kerja dan gaji yang lebih tinggi. Namun jika pemberantasan korupsi dan keadilan ekonomi penegakkanya masih loyo tak ada yang berani menjamin investor akan hadir. Alih-alih akan terjadi keadilan ekonomi, bisa jadi malah akan sekedar janji dan harapan. Mengingat draf UU omnibuslaw inipun dibuat diruang-ruang gelap yang public tak banyak tahu.
Mungkin itu menjadi factor dominan meletusnya demontrasi menolak UU tersebut diberbagai kota besar. Secara keseluruhan yang banyak diblowUp oleh media social adalah aksi kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum, padahal itu hanya sebagian kecil dari drama, episode penolakan rakyat terhadap UU yang dipandang mengabaikan aspirasi rakyat. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat, sampai menindak anak dibawah umur ( yang seharusnya dilindungi), mengeroyok Mahasiswa dengan cara melukai hingga pingsan dan masih banyak drama lain yang menyayat akal sehat dan nurani. Menuntut public untuk bertanya kembali, doktrin seperti apa yang diberikan oleh Polisi selaku pemberi rasa aman dan nyaman rakyat hingga harus memberlakukan anak bangsa sendiri seperti hewan. Menjalankan tugas? Menegakkan hukum? Menindak yang berbuat kerusuhan dan pengrusakkan?? Jika itu jawabanya, kenapa hal itu hanya diberikan kepada rakyat biasa seperti para demontran. Bagaimana para aparat penegak hukum memberlakukan para penyabot hutan, merusak lingkungan, korupsi ratusan trilliun. Negara dirugikan, tapi pemberlakuan terhadap yang melanggar boleh dibilang sangat manusiawi tidak sebagaimana para demontran, baik buruh maupun mahasiswa.

Keadilan menjadi tersayat. Dan ini kemudian tidak bisa dianggap kecil kembali.
Kekerasan dan pemaksaan kehendak menjadi pilihan ketika kepercayaan atas elit politik berada di titik nadir. Padahal kekompakan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin merupan kunci utama keberhasilan dalam mencapai tujuan. ‘Trust’ dalam kepemimpinan merupakan unsur utama dalam stabilitas ( Greenleaf, 1977 ). Jika dalam perkembangannya pendekatan keamanan plus kekerasan masih terus berlangsung , dapat diperkirakan menurut dalil di atas maka sesungguhnya telah rapuh. Kalaupun toh masih bertahan maka hal itu bukan atas kehendak Pemimpin namun atas tuntutan orang-orang di belakang Pemimpin tersebut. Misal penangkapan dan pemborgolan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat penulis kira tidak atas kehendak Presiden selaku Pemimpin Indonesia. Ada kekuatan lain yang terus berupaya mendikte arah.

Pada saat yang sama dalam sendu dan tangis kekerasan yang sedang didera oleh para demontran kesejukkan dan kelembutan hadir ditengah massa, itulah Anies baswedan ( ABW ). Sebagai Gubernur terpanggil untuk menurunkan tensi para demontran buruh dan mahasiswa, memberikan keyakinan dan kepastian agar semua pihak bisa mengendalikan diri karena keadilan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk mahasiswa dan buruh. Dengan Bahasa yang mudah dicerna, malam itu demontrasi mulai surut. Aparat juga mundur teratur, semuanya saling menjaga. Ya, sekali lagi ABW menawarkan kelembutan. Bahkan markas GPII dan PII di Menteng 58 ia sambangi setelah sebelumnya dirusak oleh aparat, puluhan aktivisnya juga digelandang secara brutal.
Lain ABW, lain pula Gatot Nurmantyo ( GN ). Meskipun GN tidak turun membaur bersama buruh namun ia tak luput dari serangan dan tuduhan sebagai ‘otak’ demontrasi dengan lembaga barunya KAMI. Namun GN menanggapi hal itupun tetap dalam koridor ketimuran dan kelembutan. KAMI ini seumur jagung saja belum, hebat banget jika mampu menggerakan demontrasi dibeberapa kota. GN sadar betul, karena ia pernah menjadi elit serdadu. Tak ingin terprovokasi dengan berbagai tuduhan karena hal itu hanya akan menambah robek persatuan bangsa. Kehadiran saat bezuk Syahganda dan Jumhur pun saat ditolak, ia dan rombongan tak menunjukkan kegundahan. GN dan rombongan pun balik kanan dengan tangan hampa tak bisa bezuk. Kecewa tentu saja, namun tidak perlu kemudian melawan apparat. GN melawan dan menundukkan kekecewaan justru dengan kelembutan. “ ya, sudah aparat menolak saya, mau apalagi”.

Secara politis terbaca dengan kasat mata bahwa agenda setting elit pemerintah menjadi berantakan karena kurang begitu mengindahkan komunikasi dengan publik secara elegan dalam artian merangkul semua stakeholder dalam membuat keputusan yang menyangkut hidup orang banyak. Dan sebaliknya ABW dan GN kurang lebih memiliki komunikasi yang relative lebih baik dalam merespon terhadap gejolak masyarakat. Kalau disebut bahwa gejolak masyarakat ini adalah panggung drama perubahan, maka yang dapat angin segar adalah ABW dan GN. Pemerintah justru menjadi protagonis karena tampil dengan kekerasan serta sembunyi-sembunyi sehingga pantas untuk dicurigai.

Kelembutan telah mencuri perhatian dan mencari jalannya sendiri untuk mendorong perubahan. Kelembutan, ibarat ‘ibu’ berkesanggupan untuk mendekap semua anak bangsa agar duduk bersama kembali. Jangan memaksakan kehendak. Kelembutan juga mengetuk hati, bahwa kepemimpinan yang bersumbu pada Trust harus dikembalikan pada tempatnya. Yakni dengan berkomitmen bahwa segala keputusan politik yang mengikat warga negaranya harus dibuat secara tranfaran dan berkeadilan. Dan yang terakhir kelembutan adalah anti kekerasan. Jika kekerasan demi kekerasan yang didapatkan dalam setiap pergolakan social politik maka selamanya tak aka ada perubahan kecuali kekerasan itu sendiri yang makin keras. Makin represif.
Sulit untuk dibantah untuk tak mengatakan bahwa Rejim Pemerintah represif. Maka sekarang tinggal ke mana hendak berarah ‘kelembutan’ tersebut. Itu pertanyaan dasar yang diajukan. Dan terlalu dini pula untuk menyebut bahwa personifikasi kelembutan adalah ABW dan GN. Akhirnya selamat datang kelembutan.

Untitled-1
Untitled-1
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59
WhatsApp Image 2020-10-12 at 21.14.59 (1)
WhatsApp Image 2020-10-13 at 14.18.12
WhatsApp Image 2020-09-30 at 06.08.24
WhatsApp Image 2020-09-28 at 08.08.0

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed