Motor Ditarik, KARSEM Adukan ke LBH Ansor Brebes

banner 300250

Brebes, harianmeredekapost.com-KARSEM, warga Dukuh Sikancil, RT 009 RW 005 Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Jum’at (28/02/2020) mendatangi Kantor LBH ANSOR PC BREBES yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar No.8 B Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Wanita parubaya yang dalam keseharian sebagai buruh tani ini, didampingi Ketua Ormas
“GEMA BERHIAS” Ahmad Sugiarto bermaksud mengadukan perkaranya.

banner 300250

banner 300250

Bersama anaknya dan berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) wanita buruh tani kecil diterima langsung oleh Sekretaris LBH ANSOR PC BREBES Bapak Ahmad Soleh, SH diruang kerjanya.

Dengan raut wajah sedih sedikit berbata-bata, Karsem lantas mengungkapkan maksud kedatangnya.

“Saya motornya dibawa orang mas, empat orang lelaki berbadan besar mendatangi rumah saya, Karena saya takut, jadi motor saya serahkan” Ungkap Karsem mengawali cerita kronologinya.

Diceritakan oleh Karsem, bahwa kejadian bermula saat BPKB nya di pinjam oleh tetangganya Sdr Ritin Fajerin lalu oleh Bu Ritin BPKB dijaminkan Hutang ke PRIMKOVERI 19 Brebes Unit Larangan yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 28, Sitanggal, Larangan Brebes pada tanggal 19 Maret 2019. Mungkin karena nunggak lalu motor dicabut. Sayangnya langkah- langkah yang dilakukan oleh Oknum Primkoveri tidak dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Karsem merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

“Saya sudah mencoba menelpon Pimpinan Primkoveri, dengan maksud dan tujuan klarifikasi perosalan itu,serta untuk mengingatkan bahwa upaya penarikan itu melanggar hukum, tetapi dengan nada keras nya saya malah justru dituduh intimidasi dan meneror pihak nya, Jelas Ahmad Sugiarto melengkapi keterangan dihadapan Pengacara Muda Ahmad Soleh, SH yang siang itu bertugas.

Sementara itu, Ketua LBH Ansor Brebes, Bapak Taufik Hidayatullah, SH kepada wartawan menjelaskan bahwa surat kuasa sudah ditandatangani dan saat ini Karsem sudah menjadi Klienya Ungkapnya.

“Atas nama LBH Ansor kami akan membantu masyarakat yang butuh pendampingan untuk mencari keadilan, terlebih masyarakat yang tidak mampu, tentu hal ini adalah prioritas yang menjadi misi kami”, Tegas Taufik.

Ketika ditanya duduk perkaranya, Ahmad Soleh, SH Pengacara asal Sawojajar yang mendapat tugas kusus mendampingi Karsem menuturkan bahwa
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Dia mengungkapkan, dalam putusan MK memperjelas eksekusi penarikan aset harus sesuai dengan perjanjian di awal pengajuan kredit. Menurutnya, setiap perjanjian awal harus benar-benar dibaca oleh orang yang mengajukan kredit. Hal ini merupakan poin yang sangat penting untuk menjalankan perjanjian ke depannya.

Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur–atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

“Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,” Kata Soleh.

“klain saya menyerahkan sepeda motor itu bukan atas keinginan sendiri atau suka rela, melainkan karena ketakutan, Jadi ini jelas pelanggaran. Karenanya kami akan segera somasi, bila di abaikan ya akan kami ambil langkah hukum” Pungkasnya.(iman)

WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x
WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14
WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14


News Feed