Mimpi Pemkab Lumajang Menata Pertambangan Sesuai Kaidah Untuk Peningkatan PAD

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com – Dengan belum dicabutnya moratorium oleh Bupati Lumajang terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan sampai saat ini membuat pertanyaan banyak pihak khususnya para penambang yang sudah mengajukan ijin tetapi terganjal akibat moratorium.

banner 300250

banner 300250

Disisi lain juga selama adanya moratorium yang menimbulkan terjadinya ilegal minning tidak ada perhatian dari pemda untuk mengumpulkan para penambang, memberikan edukasi terkait dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dan juga tidak melakukan kontrol serta penindakan terhadap pelaku ilegal minning yang timbul sebagai akibat dari moratorium tersebut.

Berulang kali LSM Laskar Nusantara BPC Kab. Lumajang lewat Ketuanya secara langsung mengirimkan surat terkait pelaporan beberapa pengusaha tambang yang melakukan kegiatannya tidak memenuhi kaidah pertambangan, mulai dari tidak adanya Kepala Tehnik Tambang, penggunaan alat berat melebihi ketentuan, komoditas yang dijual tidak sesuai dengan ijin bahkan yang terparah adanya pembiaran terhadap ijin olah murni terhadap komoditas andesit yang banyak ditemui di lapangan.

Seperti salah satu salinan surat pengaduan dari LSM Laskar Nusantara BPC Kab.Lumajang yang harian merdeka post terima hari ini rabu ( 04/03/2020) tertanggal 20 Februari 2020 lalu yang ditujukan kepada Bupati Lumajang selaku penguasa wilayah, perihal pelaporan adanya Indikasi pemecah batu Ilegal.

Dalam isi surat tersebut dilaporkan ada beberapa pengusaha pemecah batu (crusher) temuan dilapangan, yang sudah ada beroperasi tetapi tidak mengantongi ijin sesuai dengan yang diprasyaratkan sesuai dengan undang undang menerba, antara lain, tidak adanya kerjasama dengan pemilik ijin usaha pertambangan operasi produksi batuan (andesit), kedua tidak adanya ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian serta tidak dilengkapinya juga dengan ijin pendirian bangunan bahkan ada salah satu pengusaha mendirikannya dibadan sungai yang sudah bisa dipastikan melanggar aturan.

Pada saat dilakukan penelusuran dan investigasi lapangan, pengusaha mengatakan mendapatkan ijin serta memegang berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oknum Dinas Pengairan dan SDA Kab. Lumajang dan ketika ingin dikonfirmasi, Decky Agung Setyobudi selaku Ketua Laskar Nusantara BPC Lumajang bersama merdeka post terkait adanya bangunan permanen dibadan sungai dikatakan masih ada kesibukan dan tidak dapat dutemui sampai saat ini.

Ketua Laskar Nusantara BPC Lumajang juga mengatakan, bahwa sampai saat ini pula belum ada tindakan apapun dari Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait pertambangan, terhadap surat – surat yang sudah dikirimkan dan terkesan adanya pembiaran.

” Intinya beberapa temuan di lapangan dari pihak LSM Laskar Nusantara, bermaksud membantu pemerintah daerah melalui dinas terkait pengawasan pertambangan di lumajang “, katanya

Dalam waktu dekat LSM Nusantara BPC Lumajang akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum lumajang untuk melakukan tindakan tegas karena ini jelas merugikan PAD Kabupaten Lumajang.

Dalam hitungan kasar sesuai tarif restribusi lama Rp. 25.000/ rit, selama setahun atau 365 hari dengan jumlah ijin tambang sekitar 51 ( legal ), masing masing menggunakan 2 alat berat dengan akumulasi per alat mempu produksi 30 rit makan akan di dapat nilai retribusi dalam setahun sekitar kurang lebih Rp. 27 M, sedang yang diperoleh pajak minerba di tahun 2019 sebesar Rp. 1,6 M.

” Maka inilah mengapa perlu diadakan evaluasi mendalam terkait operasional pertambangan di lumajang”, pungkasnya. (fjr)

WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x
WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14
WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14


News Feed