Menyalah Gunakan Jabatan Pemuda Masalembu Laporkan Pendamping Desa di DPMD Jatim

banner 300250

Surabaya, harianmerdekapost.com – Pemuda Masalembu yang terhimpun dalam Aliansi Pemuda Peduli kepulauan Masalembu (APPKM) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Kedatangan perwakilan Pemuda ini bertujuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tugas dan wewenang pendamping desa di wilayah Kecamatan Masalembu sumenep Jawa Timur, Rabu (11/03/2020).

banner 300250

banner 300250

Pelaporan tersebut, pemuda Masalembu menduga ada penyalah gunanaan peran dan fungsi jabatan dari pendamping lokal desa Sdr. Suryadi dan Sdr, Sriyanto selaku pendamping teknik sebab saat pelaporan 2 kepala Desa atas dugaan tipikor APBdesa Masalima tahun anggaran 2017-2019 dan Desa Sukajeruk tahun anggaran 2018-2019 di Kejaksaan tinggi jawa timur dengan nomor surat 03/APPKM/MSLB/II/2020,

Pendamping Desa merespon ke media elektronik dengan pernyataan keluar dari tugas dan fungsi jabatan, “menurut suryadi pemuda masalembu laporan mengandung fitnah, lebih mengedepankan prasangka dari pada bukti yang konkrit, bahkan bukti bukti yg mereka kantongi, diyakini sangat prematur untuk menjustis dua kepala desa dimasalembu telah menyelewengkan anggaran yg bersumber dari keuangan negara,” ucapnya”. (27/02/2020).

Terkait dengan pernyataan di atas, Aliansi Pemuda Peduli Kepulauan Masalembu menilai bahwa ucapannya keluar dari tupoksi sebagai pejabat pendamping desa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dinyatakan bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

Maka dari pernyataan itu maki pemuda masalembu diwakili kordinator gusti randa melaporkan tindakan tersebut ke DPMD jatim menurutnya pendamping desa sudah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku pendamping desa bahkan kami menduga ada kerja sama tidak wajar sebab kepala Desa selaku terlapor kenapa pendamping desa yang klarifikasi yang menurut kami memberikan pernyataan palsu, tegas

Gusti Randa melanjutkan yang tercatat berdasarkan temuan kami dilapang dibidang pembangunan desa, yaitu tangkis laut di pesisir pantai tidak tepat sasaran, sebab yang di proritaskan hanyalah di zona komersial “pengusaha tambak ikan” seharusnya di proritaskan di lokasi zona abrasi pantai, lokasi pemakaman daerah pesisir dan objek wisata yg sya fikir membutuhkan perhatian dari desa,

Sambung Gusti Randa, sebelumnya Pelaporan yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Peduli Kepulauan Masalembu di kejati jatim itu tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam mengawal APBDes agar setiap anggaran negara yang masuk ke desa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejateraan rakyat secara merata

Menurutnya lembaga ini sudah mendapatkan tunjangan dan dana operasional dari APBDes sebagai tercantum dalam banner info grafik APBDes yang diterbitkan pemerintah desa selama ini.

Senada juga disampaikan oleh salah satu pemuda yang berprofesi bagai lowyer Qomaruddin yang ikut serta mendampingi di DPMD jatim

Menurutnya adapun ada dugaan pelapor itu benar atau salah, terbukti atau tidak, termasuk soal akurasi potensi kerugian negaran, adalah tugas penegak hukum untuk menilainya bukan tugas pendamping desa dimana keduanya diikat oleh aturan hukum yang berbeda satu sama lain, jelasnya. (Jo/Ak)

WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x
WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14
WhatsApp-Image-2022-04-27-at-14.44.45-1-1x WhatsApp Image 2022-04-30 at 21.14


News Feed