oleh

Masa Pandemi Pekerja Proyek Pemerintahan di Lumajang Import dari Kota Lain.

Harianmerdekapost.com Jatim, Lumajang – Tahun 2021 memasuki tahun ke 2 pandemi Covid 19 khususnya di indonesia, semua sektor merasakan imbasnya, Masyarakat menengah kebawah sangat terpukul dengan kondisi ekonomi sekarang, untuk memenuhi kebutuhan Primer , pengangguran meningkat yang di sebabkan banyak tempat usaha gulung tikar.

Apalagi belakangan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat dengan Varian Delta , ditambah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sehingga sekarang bulan Agustus, sebagian kelompok masyarakat tidak bisa bekerja dengan efektif.

Setiap kabupaten berlomba lomba untuk membangun ekonomi bangkit dari keterpurukan. Akan tetapi ini bertolak belakang dengan fungsi dari APBD di kabupaten Lumajang pasalnya lagi trend ” Pekerja ” kontruksi di datangkan dari luar kota Lumajang yaitu kota Jember. Diduga pemilik proyek pun dari luar kota dan hanya ” Pinjam Bendera ‘ ini pun sudah terjadi di tahun tahun sebelum pandemi mulai 2019 .contoh kecil ini terjadi tahun 2021 di sekitar kota Lumajang yang di selenggarakan  secara Penunjukan Langsung.

Sekda Kabupaten Lumajang Agus Triyono saat di hubungi Via whaataps terkait pekerja luar kota berkomentar “Pengadaan barang/jasa baik melalui mekanisme lelang, pemilihan maupun penunjukan langsung ada mekanismenya, mekanisme lelang/pemilihan melalui pokja pengadaan, sedangkan penunjukan langsung merupakan kewenangan dari PPK nya, yg paham tentu PPK, monggo dikonfirmasi langsung ke PPK nya di Dinas yg melaksanakan pekerjaan tersebut”, pungkasnya.

Lanjut sekda” Tidak ada aturan yg mengatur harus pekerja lokal ,Sekali lagi, tidak ada larangan”, Tambahnya.

Dilansir dari situs resmi Kementrian Keuangan, APBD harus dibuat menyesuaikan rakyat. Artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin.

Ketua Pemuda Pancasila DPC Lumajang, Setiawan Samco, berkomentar terkait Tenaga kerja Import dari luar kota ”
Sebenarnya APBD bisa menjadi instrument fiskal untuk menggerakkan ekonomi di daerah melalui belanja pemerintah daerah. Tetapi dengan syarat belanja tersebut diputar di daerah terutama belanja melalui pengadaan dengan penunjukan langsung atau PL.
Jika benar bahwa untuk pekerjaan PL pun masih mendatangkan pekerja luar daerah maka belanja pemerintah tersebut kecil pengaruhnya terhadap perputaran ekonomi di daerah. Seharusnya di kala pandemi ini, saat banyak pengangguran baru, proyek proyek pembangunan semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja lokal”,Tuturnya.

lanjutnya Setiawan Samco”, Saya melihat dalam hal ini pemerintah daerah seperti kurang sensitif sehingga pekerjaan PL yg tingkat kesulitannya rendah harus diberikan ke orang luar daerah”,Tambahnya. (AN).

banner 300250



banner 300250
No Slide Found In Slider.

News Feed