Pamekasan, harianmerdekapost.com – Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura bersama DPRD Pamekasan dan sejumlah tokoh masyarakat dilaksanakan di Ruang Sidang Komisi II DPRD Pamekasan, Kamis (27/8/2020).
Rapat Audiensi dihadiri oleh jajaran Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M), DPRD Pamekasan, perwakilan ulama dan tokoh Agama di Madura, sejumlah akademisi, Mahasiswa dan pihak lainnya.
Ahmad Zaini Ketua PNP3M mengungkapkan Pamekasan sudah siap melakukan pemekaran Kota Pamekasan untuk menjadi Provinsi Madura.
“Kami menghadap Ketua DPRD Pamekasan, dan ternyata 99,9% beliau menyampaikan Pamekasan siap dan Madura akan segera terbentuk menjadi Provinsi,” ungkap Zaini.
Menurutnya, Pamekasan akan menambah satu Kabupaten lagi sehingga menjadi lima Kabupaten untuk menjadi provinsi Madura. Dipilihnya Kabupaten Pamekasan yang sejauh ini menjadi sentral dari Provinsi Madura karena pernah menjadi pusat Karesidenan.
“Sejarahnya memang bagitu, Pamekasan sudah menjadi sentral Madura. Pamekasan yang paling siap untuk mendukung Madura menjadi Provinsi,” terangnya.
Zaini menjelaskan Bupati dari empat Kabupaten di Madura, Ketua DPRD, Aliansi Ulama Madura dan beberapa pihak lainnya juga sudah memberi kuasa kepada PNP3M.
“Tinggal selangkah lagi untuk pemekaran kota Pamekasan. Targetnya tahun depan sudah ada pemekaran, sehingga akan memenuhi syarat,” pungkasnya.
Sementara itu, Fathor Rahman Ketua DPRD Pamekasan dalam menemui audien tersebut menyampaikan rencana pemekaran Pamekasan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu.
“Sudah lama kami telah melakukan kajian intensif dengan beberapa pihak. Kalau DPRD kami sudah mewacanakan hal ini, tentu kita harus memicu lebih cepat untuk menjadi provinsi Madura,” ungkap Ketua DPRD.
Banyak permasalahan yang ada di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri, menurut Fathor akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti apabila Madura menjadi provinsi.
“Semisal Kultur kita beda dengan kultur yang lain, banyak sekali hal yang harus diperjuangkan di Madura dan itu butuh regulasi yang khusus. Nanti Kalau kita punya gubernur sendiri di sini itu akan lebih mudah,” lanjutnya.
Fathor menambahkan, terdapat 1 juta titik sumber minyak di pulau Madura yang sebenarnya bisa dikelola.
“Mungkin ini salah satu kunci kenapa Madura tidak bisa lepas dari jawa Timur,” tambahnya.
(Sold/Sid)
