Laskar Nusantara BPC Lumajang : ‘Jembatan Kepentingan Pemerintah Dan Pengusaha Tambang’

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com –
Hangat disorot media seputar dunia pertambangan diwilayah Kabupaten Lumajang, tentu adalah korelasi antara kegiatan pertambangan dengan besarnya PAD disektor tambang yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, ditambah dengan polemik serta dampak yang timbul baik dampak sosial maupun dampak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Menyikapi tulisan disalah satu media online, yang dirilis kamis 5 Maret 2020 (kemarin red) yang pada headline nya tertulis ‘Komisi C Tuding Laskar Nusantara memanfaatkan Tambang’ ini jelas membuat Ketua Laskar Nusantara BPC. Lumajang sekaligus Sekjen Forum Komunkasi Lintas Lembaga Lumajang (Forkom 3L) bentukan Bakesbangpol Kab. Lumajang Decky Agung Setyobudi, SE angkat bicara dan menampik tudingan tersebut pada saat dikonfirmasi merdeka post jum’at (6/03/2020).

“Kami tidak pernah memanfaatkan penambang dengan cara mengintimidasi apalagi meminta- meminta sejumlah uang untuk kepentingan pribadi maupun atas nama Lanusa” katanya.

Kehadiran Laskar Nusantara sesuai harapan Decky adalah sebagai jembatan kepentingan kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Daerah dan pengusaha tambang, yang mana masih banyak pengusaha tambang tidak taat dalam pembayaran tunggakan pajaknya padahal, menurut undang- undang jelas ini adalah pelanggaran.

Decky Agung menambahkan perlunya kesadaran terhadap ketertiban mengikuti prosedur oleh masing – masing pihak, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Penambang.

“Kalau semua bisa tertib dan mengikuti prosedur, saya yakin pemerintah akan mendapatkan kenaikan PAD disektor pertambangan sedangkan dipihak para penambang sendiri akan tercipta iklim kerja yang aman, tertib serta nyaman dalam menjalankan usahanya sehingga bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Lumajang” imbuhnya

Melihat iklim pertambangan yang ada pada saat ini dengan banyaknya kegiatan ilegal minning yang jelas juga melanggar undang-undang minerba, Dummy Hidayat, SH salah seorang advokad di Lumajang menjelaskan, bahwa illegal mining (penambangan tanpa izin) harus ada penegakan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Minerba, khususnya pasal 158 merumuskan : setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 Milyar

“Harus ada tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga telah melakukan praktek illegal mining” katanya tegas

“Berantas sampai tuntas pemilik modal pihak lain yang terlibat, karena hal ini selain melanggar hukum juga tidak ada pemasukan (merugikan) untuk PAD Lumajang dan dapat dipastikan merusak sumber alam” imbuhnya

Untuk memenuhi itu semua memang diharapkan semua elemen yang terkait pertambangan di Lumajang bisa berkumpul, duduk bersama merumuskan apa – apa yang perlu diluruskan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar, sehingga persoalan MORATORIUM yang mengganjal perijinan pertambangan baru bisa segera dicabut guna menarik lebih banyak lagi investasi disektor pertambangan yang ada di Kab. Lumajang yang pasti juga akan berimbas kepada PAD disektor tambang.

“Laskar Nusantara masih menunggu niat baik semua pihak untuk diajak berkumpul membahas permasalahan tambang ini, yang mungkin akan difasilitasi dan di mediasi oleh DPRD Kabupaten Lumajang melalui Komisi C ” pungkasnya. (fjr)