oleh

Kuasa Hukum Korban , Jaksa JPU, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tidak Terima Atas Putusan Hakim yang Sewenang-wenang

Harianmerdekapost.com, Bangkalan – Jawa timur-Banyak kejangalan terjadi dari putusan hakim tersebut dari berkas P21 oleh penyidik polres bangakalan dan tuntutan jaksa yang telah menuntut dengan hukuman sutu (1) tahun dan lebih aneh lagi pengantian hakim yang tidak ada pemberitauan terhadap jaksa penuntut umum banyak dari masyarakat yang tidak terima, sebab tersangka Moh Fausen telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan pelaporan kedua intusi Negara ke polres bangkalan dan ke Polda jjatim atau pemberitahuan palsu tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemari sebagaimana yang diatur dalam pasal 317 Jo pasal 65 ayat (1)KUHP

Setelah empat hari, putusan terhadap Terdakwa saudara Moh Fausen dengan kasus pencemaran nama baik dinyatakan bebas oleh Hakim pengadilan negeri(PN) Bangkalan, Kamis 17:06:2021, Jaksa penuntut umum (JPU) tidak terima atas putusan hakim yang semerta-merta memfonis bebas murni, Jaksa penuntut umum (JPU) Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (MA)

Setelah Awak media dari Harian merdeka pos menemui jaksa penuntut umum (JPU) terkait dengan memori kasasi Choirul Arifin menyampaikan keawak media “Kami sudah mengirimkan surat memori kasasi ke mahkamah agung tadi pagi ini. Selama kurang lebih dari 14 hari dari putusan hakim pengadilan negeri Bangkalan, pengiriman surat memori kasasi pasti diterima oleh mahkamah agung dan tidak di anggap kadaluarsa,” ucap Jaksa penuntut umum JPU saat ditemui di ruang pertemuan kejaksaan negeri kabupaten Bangkalan.

Kuasa hukum korban telah melaporkan hakim Pengadilan Negeri Bangkalan ke komisi yudisial terkait putusan yang telah mengecewakan pelapor dan masyarakat

Tidak berhenti disitu aja. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan selalu memantau perkembangan terkait dengan kasus tindak pidana yang di vonis

Ketua Aliansi peduli Jawa Timur (APM) yang biasa dipanggil Acek kusuma menyampaikan “Sangat kecewa atas putusan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terlapor saudara Moh Fausen karena hasil putusan pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan dinilai sangat mencederai terhadap teman-teman termasuk stik holder terlebih Ketua APB Jatim selalu intens melakukan kajian terhadap beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Bangkalan terutama dengan Mahasiswa, Civitas Akademisi, dan LSM” tuturnya

Lanjud Acek “Tempo hari Ketua APB Jatim dan anggota LSM telah melakukan kajian Perpres, kajian tentang keadilan dan hukum. Ini menjadi persoalan bahkan kedepan nya disoroti oleh teman-teman di Jawa Timur khususnya APB Jatim telah melakukan mobilisasi atau edukasi terhadap teman-teman agar kajian ini tidak tuntas sampai disini unkap, acek

Putusan dari hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan tersebut sangat menyayat hati masyarakat. Andai saja kemudian putusan itu tidak mengabaikan asas menjaga netralitas atau kode etik seorang hakim, tuntutan satu tahun itu setidaknya 8 bulan

Beberapa dugaan pada saat sidang putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan terkait dengan pencemaran nama baik ini semerta-merta Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan mengganti hakim ketua secara sepihak, sebelum terbit putusan itu belum ada berkas pemberitahuan terhadap jaksa penuntut umum.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan kemarin Selasa 6:7:2021 mendatangi kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia yang Ada di Surabaya dan ternyata cuma bisa ditemui oleh penjaganya saja.   “Kantornya masih tutup sampai tanggal (21/07/2021), soalnya masih mengikuti peraturan PPKM. Kami tetap melayani surat yang dikirim ke kantor kami bahkan yang melalui online pun juga kami tanggapi,” kata Misrini       (HMP EENG)

banner 300250

banner 300250

No Slide Found In Slider.

News Feed