Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang Terkesan Melampaui Kewenangan Penyidik

-Berita-115 Dilihat
banner 300250

banner 300250

Lumajang, harianmerdekapost.com –
Sidak yang dilakukan rombongan Komisi C ke tambang dan stockpile pasir pada senin (9/03/2020) terkesan arogan dan melampaui kewenangan, disalah satu stockpile pasir di desa Jarit memang ada suatu temuan yaitu adanya kendaraan pengangkut (dump truck) masuk untuk melakukan bongkar muat tetapi tidak dilengkapi dengan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari tambang tempat kendaraan tersebut mengisi muatan.

Sontak hal tersebut membuat Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang Sutrisno selaku ketua rombongan bersikap, menegur dan menanyakan perihal SKAB kepada sopir, kemudian dipertemukan dengan salah seorang karyawan yang bertugas sebagai Checker.

Dalam percakapan yang sebenarnya bertujuan untuk klarifikasi tentang SKAB dari kendaraan yang akan menurunkan muatan tersebut, ketua komisi C dan beberapa anggotanya dengan jelas mengungkapkan serta menetapkan dengan mengkaitkan Pasal KUHP secara tegas.

“Ini sampean menerima barang yang masuk tanpa ada SKAB, berarti sampean sudah 480, penadah!! , bos sampean penada sampean checkernya adalah pembantu – pembantunya” ucap Ketua Komisi C yang ditimpali ucapan yang sama dari salah seorang anggotanya.

Praktisi hukum, seorang advokad di Lumajang Dummy Hidayat, SH menjelaskan bahwa seharusnya anggota dewan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah yaitu seseorang tidak boleh dianggap atau ditetapkan bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah.

” Penetapan pasal 480 (penadahan) unsurnya bisa tidak terpenuhi, bila ternyata dia mengambil barang (pasir) dari tempat penambangan atau di tempat penambangan sesuai titik koordinat perijinannya dan pemilik izin wajib punya stockpile, berarti unsur pasal 480 KUHP tersebut, ‘ bahwa barang pasir dari hasil kejahatan atau mencuri dll ‘ tidak terpenuhi ” ungkapnya. (fjr)

banner 300250