oleh

Ketua APDESI Bahrul Fazal: Pemkab Bireuen Stop Lakukan Pembohongan Publik, Semestinya Patuh Terhadap PP Nomor 11 Tahun 2019

Aceh, Bireuen harianmerdekapost.com- Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bireuen, Bahrul Fazal M. Puteh menilai sikap Pemkab Bireuen telah mengeluarkan pernyataan yang keliru dan menyesatkan dihadapan masyarakat yang bertentangan dengan regulasi dasar hukum Undang Undang Desa dan telah mengabaikan dan melanggar Peraturan Pemerintah yang berlaku, diduga telah melakukan suatu mufakat pembohongan publik oleh jajaran Eksekutif Bireuen.

Hal itu disampaikan Bahrul Fazal M Puteh kepada Media ini kamis, (13-11/20), dalam menanggapi pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Zamri SE dimuat pada Harian Serambi, (Kamis, 12 November 2020). Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pemda Bireuen sebagai alasan ketiadaan DAU Tambahan Siltap kepada Pemerintah Desa (Keuchik) dan jajaran Perangkat Desa merupakan alasan yang tidak realistis dan rasional yang menimbulkan ketidakpercayaan Pemdes terhadap Pemkan Bireuen yang suka membuat kebijakan kegaduhan yang menyesatkan ditengah masyarakat Bireuen.

Setelah itu Keuchik Cot Bada tersebut, juga kembali berpegang pada dasar hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

“Dalam PP nomor 11 Tahun 2019 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan sumbernya dari ADD/ADG, bukan dari DAU Tambahan,” sebutnya Bahrul Fazal, sambil mengingatkan

Artinya, lanjut Bahrul, bukan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat, tetapi kewajiban tersebut jelas jelas menjadi kewenanangan pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan sesuai pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), “paling sedikit minimal 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima setiap kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD/APBK), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus(DAK).

“Bukan 10%, tetapi paling itu minimal paing sedikit 10%. Jika alokasi 10% tidak cukup maka Pemkab Bireuen wajib menaikan persentase ADG sehingga memenuhi ketentuan hukum sebagaimana tersebut acuan landasan pada PP Nomor 11 Tahun 2019 dalam porsi “Kue Pembangunan APBK Bireuen 2021,” Terangnya Bahrul.

Menurut Bahrul, jika alasan Pemkab Bireuen memotong Siltap Keuchik dan jerih/honor hak kesejateraan Aparatur Gampong karena tidak ada lagi DAU Tambahan, hal tersebut jelas jelas merupakan suatu alasan mengada-adan yang mengarah terhadap pembodohan dan pembohongan publik yang mana dalam PP Nomor 11 tahun 2019 telah menetapkan ambang batasan minimal terendah Siltap Keuchik yang wajib dipenuhi oleh Pemkab Bireuen tanpa menyebutkan sumber anggarannya dari DAU Tambahan, tetapi dari ADD/ADG yang dimasukan dalam mata APBK Murni Bireuen.

“Alokasi DAU Tambahan untuk Siltap tahun 2020, sebut Bahrul, dialokasikan sebagai bantuan yang bersifat sementara untuk memenuhi celah fiskal dalam penyetaraan Siltap. Begitu kapasitas fiskal Pemkab Bireuen dianggap mencukupi, maka alokasi tersebut ditiadakan,” terangnya

Bahrul menambahkan, dari sisi fiskal keuangan daerah Bireuen, soal penerimaan DAU tahun anggaran 2020 setelah refocussing sesuai PMK 35 tahun 2020 adalah Rp. 819,5 Milyar, yang terdiri dari DAU Formula sejumlah Rp. 750,5 Milyar dan DAU Tambahan Rp. 68,9 Milyar (PPPK & Bantuan Penyetaraan Siltap). Sedangkan di tahun 2021, Pemkab Bireuen menerima DAU sejumlah Rp. 827,7 Milyar.
Artinya, dari sisi fiskal, penerimaan DAU tahun 2021 justru meningkat tajam 8,1 Milyar lebih tanpa DAU Tambahan Siltap. Untuk penerimaan DBH hanya berkurang 3,2 Milyar dari tahun 2020, lanjutnya.

“Ini sangat aneh, jika tahun 2020 Pemkab Bireuen mampu mengalokasikan kebutuhan Siltap pasca refocussing mata anggaran dalam ADG sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019, namun yang menjadi pertanyaan nya kenapa tahun anggaran APBK 2021 kedepan tidak mampu mengalokasikan nya terhadap hak kesejahteraan kepala desa dan jajaran aparatur perangkatnya yang diluar standar ketetapan pemerintah di Bireuen ini”.

Sedangkan sumber penerimaan DAU daerah dari transfer pusat tahun depan 2021 begitu meningkat dari tahun 2020 ini yang sedang berjalan tinggal 2 bulan lagi, tapi mengapa tiba tiba Pemkab Bireuen tahun depan tidak mampu memenuhinya kebutuhan Siltap. Ada apa sebenarnya dengan pola sistem manajemen pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Bireuen APBK tahun 2021 dan siapa yang bermain dengan uang rakyat sesuka hatinya?

Kami jajaran wadah APDESI yang didalamnya terkumpul Pemerintah Desa, telah menganggap Pemkab Bireuen sedang berupaya melawan kebijakan Pemerintah Pusat dengan menciptakan alasan yang tidak mencerminkan aspek kemanusian yang adil dan beradab serta tidak patuh terhadap norma norma hukum, seperti yang telah di formulasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Jika tahun 2021 Siltap Keuchik dan aparatur Gampong dipotong secara semena-mena dengan sesuka Pemkab Bireuen, maka tidak tertutup kemungkinan pada tahun-tahun kedepan berikutnya, tentu kita khawatir akan terus terjadi pemotongan karena PP nomor 11 tahun 2019 tidak lagi menjadi garis demarkasi pedoman landasan bagi Pemkab Bireuen.

Kami pun dari jajaran APDESI tidak akan tinggal diam untuk menyampaikan persoalan aspirasi Pemerintah Desa ini kepada Anggota DPRK Bireuen dari Komisi I, DPR RI komisi V, Dan Komite I DPD RI serta Menteri Dalam Negeri dan Kemendes RI terkait ketidakpatuhan Bupati Bireuen terhadap rencana pemangkasan Siltap terkait hak hak pendapatan kesejahteraan jajaran Pemerintah Desa mulai di Dizhalimi yang akan merampas hak hak kami Pemdes dengan tindakan sewenang- wenangnya pemda Bireuen, diduga diluar kepatutan yang mengabaikan Peraturan Pemerintah(PP No.11 Tahun 2019), berdampak sangat luar biasa terhadap upaya mendiskriminasi seperti menindas hak hak kesejahteraan perangkat desa oleh tim TAPD dibawah kendali kontrol Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani SH, M.Si ,” pungkas Bahrul Fazal.(Iqbal)

WhatsApp Image 2020-11-27 at 21.23.40
WhatsApp Image 2020-11-24 at 22.31.54
WhatsApp Image 2020-11-19 at 15.25.59
WhatsApp Image 2020-11-08 at 17.20.03

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed